Press Release: Berikan Ruang dan Aksesibilitas Perempuan dalam Momen Pilkada Serentak 2015

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 1216 Kali

PRESS RELEASE

Menteri PPPA : Berikan Ruang dan Aksesibilitas Perempuan dalam Momen Pilkada Serentak 2015

Siaran Pers Nomor: 43/Humas KemenPPPA/06/2015

 

Menteri PP-PA, Yohana Yembise saat memberikan keterangan di depan pers terkait keterwakilan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan didampingi oleh Sekretaris Kementerian, Wahyu Hartomo, Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum, Heru Kasidi dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Ratna Susianawati

 

 

Jakarta (8/6) - Praktik demokrasi selama kurun waktu 17 tahun ke belakang di satu sisi telah mencapai kemajuan yang berarti seiring dengan semakin terbukanya kebebasan sipil untuk berpendapat. Namun, praktik demokrasi di Indonesia di sisi lain masih mengalami defisit karena belum  memberikan keseimbangan peran gender dalam pengambilan keputusan politik yang strategis di pusat dan di daerah. Hal tersebut tercermin dalam Indeks Demokrasi tahun 2012 yang baru mencapai angka 62,63, dengan rincian variable kebebasan sipil yang bernilai 77.94; variable lembaga demokrasi dengan nilai 69,28 dan variable hak-hak politik dengan nilai 46,33.

“Dari ketiga variabel tersebut dapat kita lihat bahwa  indeks hak-hak politik  masih bernilai merah. Sebab salah satu variabel yang diukur dari hak-hak politik adalah jumlah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di eksekutif dan legislatif daerah,”ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise, dalam Konferensi Pers mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015, di Kantor KemenPPPA, Jakarta, Senin (8/6).

Hasil Pemilu legislatif tahun 2014 memperlihatkan bahwa prosentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif pusat yakni: DPR RI: 17, 32%;  DPD RI: 25,76%, perempuan di lembaga legislatif daerah: DPRD Provinsi: 16,15%, dan DPRD Kabupaten/Kota: 14%.  Disamping itu,  masih terdapat 8% dari 510 (41 kab/kota) tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD, 11 provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPD dan 7 provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPR. Adapun perempuan yang duduk di lembaga eksekutif yakni: posisi menteri: 23,5%; Gubernur: 0% dan wakil gubernur: 1 orang di Papua Barat; Perempuan menjadi Bupati/Walikota termasuk para wakilnya adalah 6,7% (36 orang) dari 510 Kabupaten/Kota. Perempuan duduk di Direksi : 6,15% dari 650 direksi di BUMN.

“Kesenjangan gender dalam bidang politik dan pengambilan keputusan tersebut selain berpotensi menghambat kemajuan perempuan, juga berpotensi memperlambat penyelesaian masalah-masalah pembangunan kualitas sumber daya manusia. Hingga kini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi, begitu juga HIV/AIDS yang terus meningkat,”sambung Yohana. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Kementerian PP-PA meminta kepada para penentu kebijakan untuk memberikan ruang kebijakan afirmasi kepada perempuan untuk dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, dengan tetap memperhatikan kualitas dan persyaratan yang ditentukan. Khususnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015, KemenPPPA mengharapkan pimpinan partai politik  dapat memberikan ruang bagi perempuan agar bisa berpartisipasi secara aktif dengan mencalonkan  perempuan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Kami menyadari bahwa dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, belum memberikan ruang satu ayat pun yang menyinggung kebijakan afirmasi kepada perempuan dalam pencalonan kepala daerah.  Untuk itu kami amat  menghimbau komitmen partai politik untuk mendorong, meningkatkan, dan memperluas aksesibilitas perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di pusat dan di daerah,”tegas Yohana. Yohana yakin dengan semakin banyaknya jumlah perempuan menjadi calon kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dapat mendorong percepatan pembangunan demokrasi yang partisipatif secara inklusif dan juga berdampak positif untuk mendukung UN Womens dalam pencanangan tentang Planet 50:50 by 2030 Step It Up for Gender Equality.

“Terakhir, saya meminta kepada perempuan yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah atau  wakil kepala daerah tidak melakukan money politics, karena berdampak pada moral hazard yang merusak sendi-sendi demokrasi yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,”pesan Yohana di akhir sambutannya.

 
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

PPT KTPA Bentuk Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak (41)

Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT KTPA) RSUD Beriman Balikpapan yang berdiri sejak Februari 2019 memberikan penanganan…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Teman Sebaya Dukung Sekolah Ramah Anak (50)

Teman Sebaya berperan besar dalam mendorong terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA).
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Ayo ke PUSPAGA, Demi Keluarga Berkualitas! (40)

Menjadi orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang lebih berat daripada menjadi orang tua di zaman dahulu.
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Komitmen Pimpinan Pusat Dan Daerah Pacu Pembangunan Pppa (67)

Kepulauan Seribu (19/09) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan Rapat Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Kab.Sleman Berlari Menuju KLA (85)

"Kabupaten Sleman hingga sekarang terus berlari menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)"