KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KOMITMEN DUNIA LINDUNGI PEREMPUAN PEKERJA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 08 Juni 2018
  • Dibaca : 774 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KOMITMEN DUNIA LINDUNGI PEREMPUAN PEKERJA


Siaran Pers Nomor: B- 089/Set/Rokum/MP 01/06/2018


JENEWA (06/06) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Menteri Tenaga Kerja RI, ikut terlibat sebagai delegasi pemerintah Indonesia dalam The 107th session of The International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss (5/6). ILC merupakan konverensi yang melibatkan pihak pemerintah, asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja dari 187 negara. Tahun ini, ‘Ending Violence and Harassment in The World of Work’ jadi tema yang diusung.

“Konferensi Pekerja Internasional ke-107, menjadi moment penting dalam upaya menghapuskan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Adanya perbedaan relasi kekuasaan antara bawahan dan atasan, kerap menimbulkan kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Mirisnya, perempuan menjadi kelompok yang rentan menjadi korban," terang Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Tenaga Kerja KemenPPPA, Lies Rosdianty usai menghadiri ILC di Jenewa.

Lies menambahkan, baru pada ILC tahun ini kekerasan dalam dunia kerja diangkat sebagai tema. Tentunya, hal ini meningkatkan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam dunia kerja, yang banyak dialami pekerja perempuan. 

“KemenPPPA sangat mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan dalam dunia kerja, dengan ikut berpartisipasi dalam komite ILC. Perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan menjadi perhatian KemenPPPA, dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja,” ujar Lies Rosdianty.

Salah satu penyebab kesenjangan gender dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masih adanya diskriminasi dan kekerasan gender dalam ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, pertemuan ILC tahun ini menjadi instrumen penting yang harus ditindaklanjuti. Berupa penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasinya, dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja, serta pemberdayaan korban, sehingga secara efektif pekerja perempuan dapat terlindungi. 

“Bila perempuan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, tentu akan meningkatkan produktivitas mereka. Pada akhirnya, hal itu akan menguntungkan pihak pengusaha. Dengan meningkatnya kesadaran dan komitmen semua pihak, maka diharapkan kesetaran gender dalam ketenagakerjaan akan segera terwujud,” tambah Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Vennetia R Danes.
 
Pada pertemuan ini pula, Indonesia secara tegas mendukung pengesahan amandemen Konvensi Pekerja Maritim atau Maritime Labour Convention (MLC). Isinya, mengatur tentang jaminan hak-hak keuangan bagi pelaut yang menjadi korban sandera bajak laut atau perampokan di laut.


                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasik@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (195)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (270)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (238)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (4973)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…
Siaran Pers, Kamis, 10 Januari 2019

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL (231)

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama…