DPR RI PERTIMBANGKAN TAMBAHAN ANGGARAN DEMI WUJUDKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 06 Juni 2018
  • Dibaca : 1834 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

DPR RI PERTIMBANGKAN TAMBAHAN ANGGARAN DEMI WUJUDKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

    Siaran Pers Nomor: B- 090/Set/Rokum/MP 01/06/2018

 

Jakarta (6/6) DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, walaupun dengan pagu indikatif yang terbatas pada tahun 2018, yakni sebesar 553,9 miliar rupiah. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian PPPA mengenai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran  2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, DPR RI akan mempertimbangkan kenaikan anggaran pagu indikatif 2019 Kementerian PPPA. Berdasarkan Surat Bersama  Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kementerian PPPA  tahun 2019 sebesar 554,9 miliar rupiah

“Kedepannya, DPR RI akan mempertimbangkan agar pagu indikatif  tahun 2019 ditingkatkan dengan catatan agar Kementerian PPPA dalam perencanaan RAPBN Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher. Adapun pandangan anggota Komisi VIII DPR RI diantaranya:

1.     Mendorong Pemerintah untuk mengusulkan revisi Undang – Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang terkait dengan status Kementerian PPPA

2.     Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas serta  Media dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.     Menjadikan evaluasi berbagai program pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian PPPA  yang tidak memberikan dampak signifikan dalam pencapaian target dan sasaran program

4.    Perlu membuat program terobosan baru, khususnya terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan rapuhnya keluarga dari berbagai persoalan sosial

5.     Meningkatkan program sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan program prioritas 3Ends (3 Akhiri), yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan

Pada Raker, Kementerian PPPA mengusulkan tambahan pagu untuk melaksanakan seluruh program dan kagiatan tahun 2019. “Usulan mengenai tambahan pagu didasarkan karena mengacu pada isu yang masih terjadi pada perempuan dan anak. Selain itu, pagu indikatif sebesar 554,9 miliar rupiah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019, khususnya untuk mencapai kinerja penurunan prevalensi dan angka kekerasan terhadap perempuan dan  anak. Oleh karena itu, pada kesempatan Raker hari ini, kami mengusulkan tambahan pagu sebesar 200 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan,” usul Menteri Yohana.

Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Pejabat Eselon I atau kedeputian Kementerian PPPA terhadap usulan penambahan pagu indikatif sebesar 200 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1.          Penambahan sarana untuk penjangkauan korban kekerasan

2.         Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara luas

3.         Sosialisasi peraturan Perundang – undangan terkait Perempuan dan Anak

4.          Penjangkauan Perempuan Kepala Keluarga – Perempuan Inovator Indonesia (PEKKA PERINTIS)

 

 

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                     e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 www.kemenpppa.go.id

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (60)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (47)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (106)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (139)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (104)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…