KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

WUJUDKAN PESTA DEMOKRASI NON-DISKRIMINATIF

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 08 Juni 2018
  • Dibaca : 467 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

WUJUDKAN PESTA DEMOKRASI NON-DISKRIMINATIF

    Siaran Pers Nomor: B- 093/Set/Rokum/MP 01/06/2018

 

Jakarta (08/6) – Peran dan kedudukan penyelenggara pemilu sangatlah strategis untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pesta demokrasi, termasuk meningkatkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di ranah Eksekutif dan Yudikatif. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Kesepakatan ini sangat strategis dalam rangka membangun sinergi kebijakan dan program pembangunan bidang politik, khususnya bagi pastisipasi politik kaum perempuan. Kesepakatan ini merupakan “benchmark” untuk membangun paradigma kesetaraan gender bagi para penentu kebijakan guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Legislatif dan Eksekutif. Tugas Bawaslu juga bukanlah hal yang ringan, karena harus menjadi wasit yang seadil – adilnya, sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tidak diskriminatif,” ujar Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Pilkada serentak 2015 dan 2017 mencatat telah terpilih 35 perempuan menjadi Kepala Daerah (Kada) dan 27 perempuan menjadi Wakil Kepala Daerah (Wakada). Saat ini yang sedang menjabat berjumlah 78 perempuan atau 7,5%. Ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya Pilkada serentak, perempuan Kada/Wakada yang terpilih hanya 3,5 dari total wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Pribudiarta berharap pada Pilkada thun 2018 lebih banyak lagi perempuan yang terpilih menjadi Kada/Wakada.

Pribudiarta juga meminta kepada para partai politik peserta pemilu agar tidak melibatkan anak – anak untuk menghadiri kampanye pemilu dan memenuhi 30% keterwakilan politik perempuan di ranah Legislatif. “Pada kesempatan ini, saya juga meminta kepada partai politik peserta pemilu dan masyarakat agar tidak memobilisasi anak – anak untuk menghadiri kampanye – kampanye pemilu, karena anak-anak harus di lindungi dari praktik-praktik eksploitasi terselubung. Kami juga berharap kepada para pimpinan partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2009 agar memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarani perumusan kebijakan, peraturan, dan pengawasan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak,” tutup Pribudiarta.

 

       

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                                                    e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id     

    www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

CPNS Kemen PPPA, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (4877)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Pengumuman, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (12106)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG (479)

Wina (18/10) - Perdagangan orang adalah kejahatan keji yang merendahkan martabat manusia serta menghambat orang untuk menikmati kehidupan yang damai…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK TANAH PAPUA (134)

Manokwari (18/10) – Usai melakukan dialog dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas, Menteri Yohana kemudian meninjau pelatihan ibu-ibu…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

TANTANGAN PERLINDUNGAN ABK DAN KELOMPOK MINORITAS (110)

Manokwari (17/10) – Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana…