KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Bersihkan Birokrasi dari Korupsi, BKN Bersama KPK Berantas ASN Tipikor

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 10 Juli 2018
  • Dibaca : 179 Kali
...

Bersihkan Birokrasi dari Korupsi, BKN Bersama KPK Berantas ASN Tipikor

Jakarta, 25 Juni 2018 – Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerjasama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin ASN sesuai peraturan manajemen ASN, yakni:

  1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan
  2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.

Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus ASN tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat Surat tersebut yaitu Pertama, imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Kedua, imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.

Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK. Keempat, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

=======================================================================

 

[SIARAN PERS] Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018

Biro Humas Badan Kepegawaian Negara

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 25 September 2018

PERAN PERGURUAN TINGGI MEMASYARAKATKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER (44)

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pemahaman masyarakat di semua lapisan tentang kesetaraan gender.
Artikel, Selasa, 25 September 2018

PENTINGNYA KEABSAHAN ANAK (74)

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, memiliki keluarga yang harmonis adalah sebuah dambaan dan cita cita bagi setiap insan.…
Siaran Pers, Senin, 24 September 2018

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM AGENDA REFORMA AGRARIA (141)

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria yang menjadikan perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan agraria.
Siaran Pers, Minggu, 23 September 2018

KEMEN PPPA SASAR DAERAH RAWAN TPPO (85)

SERANG (23/9) - Komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini terlihat dari lengkapnya…
Siaran Pers, Sabtu, 22 September 2018

Festival Egrang IX Ledokombo, Ajang Kreativitas Anak Bangsa (53)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kembali menghadiri Festival Egrang Ke - 9 di Tanoker Kecamatan Ledokombo, Kabupaten…