KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Apresiasi Menteri PPPA Kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Pembentukan UPTD PPA

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 23 Juli 2018
  • Dibaca : 947 Kali
...
KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA    
 

PRESS RELEASE 

 

APRESIASI MENTERI PPPA KEPADA KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PEMBENTUKAN UPTD PPA
 
Siaran Pers Nomor: B-117/Set/Rokum/MP 01/07/2018 
 
 
Surabaya (23/7) – Menteri PPPA menyampaikan apresiasi terhadap para kepala daerah yang telah membentuk dan menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui lembaga layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Kota Pahlawan, Surabaya (23/7).
 
Atas apresiasinya, Menteri Yohana menyampaikan penghargaan kepada Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Bireuen-Aceh, Kota Bandung-Jawa Barat, Kota Surakarta-Jawa Tengah, Kabupaten Sleman-DIY, Kabupaten Bantul-DIY, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur.
 
Apresiasi juga disampaikan kepada para kepala daerah yang telah berhasil membentuk UPTD PPA seperti Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Kota Metro-Lampung, Kabupaten Subang-Jawa Barat, Kota Denpasar-Bali, Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kalimantan Selatan.
 
Komitmen Kepala Daerah menjadi kunci utama atas terbentuknya unit layanan ini sebagaimana amanat dalam Permendagri No 12 Th 2017 bahwa pembentukan UPTD merupakan hasil dari executive review dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 
 
Mengingat proses yang terus berjalan, saat ini banyak daerah juga tengah mengupayakan pembentukannya. Penyediaan unit layanan teknis semacam ini merupakan langkah maju Negara dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap Perempuan dan Anak.
 
Melalui Peraturan Menteri PPPA No 4 Thn 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, Negara sungguh hadir dalam memberikan perlindungan. Disebutkan bahwa tugas UPTD PPA antara lain menerima pengaduan, menjangkau korban, mengelola kasus, menyediakan penampungan sementara sesuai kebutuhan korban, memfasilitasi mediasi serta mendampingi korban untuk mendapatkan layanan lainnya sesuai kebutuhannya. Peraturan Menteri dapat diunduh melalui jdih.kemenpppa.go.id
 
 
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
 

Publikasi Lainya

CPNS Kemen PPPA, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (4909)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Pengumuman, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (12231)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG (480)

Wina (18/10) - Perdagangan orang adalah kejahatan keji yang merendahkan martabat manusia serta menghambat orang untuk menikmati kehidupan yang damai…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK TANAH PAPUA (134)

Manokwari (18/10) – Usai melakukan dialog dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas, Menteri Yohana kemudian meninjau pelatihan ibu-ibu…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

TANTANGAN PERLINDUNGAN ABK DAN KELOMPOK MINORITAS (111)

Manokwari (17/10) – Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana…