KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH PEREMPUAN PERCEPAT PELAKSANAAN SDGs DI INDONESIA

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 25 Juli 2018
  • Dibaca : 477 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

SEKOLAH PEREMPUAN PERCEPAT PELAKSANAAN SDGs DI INDONESIA

Siaran Pers Nomor: B-120/Set/Rokum/MP 01/07/2018

 

Lombok (25/7) – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), yang di dalamnya terdapat tujuan mewujudkan kesetaraan gender secara global. Kesetaraan gender menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. 

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada 2016 sebesar 90,82. Angka ini menunjukan bahwa percepatan pembangunan gender untuk perempuan masih lebih lambat dari laki-laki. Sedangkan data dari Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional pada 2016 menunjukkan sebanyak 18.3% perempuan menikah usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual, yang didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan jumlah 12.3%.

Kesetaraan gender bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya dalam banyak aspek perempuan masih tertinggal sehingga potensi mereka sebagai pelaksana pembangunan tidak maksimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan kemampuan perempuan, salah satunya dengan memberikan pendidikan melalui ‘Sekolah Perempuan’. Sekolah Perempuan merupakan upaya pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput yang dibuat oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan dari mereka yang sudah terlebih dahulu mempunyai kemampuan. 

"Dengan Sekolah Perempuan diharapkan perempuan dapat mengenali kemampuan mereka, potensi alam sekitarnya, mengatasi masalah yang mereka hadapi, dan mengetahui hak-hak mereka dalam program pembangunan. Keterwakilan perempuan dalam segala bidang harus terpenuhi agar perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan,” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise pada peluncuran gerakan bersama “Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif” yang diselenggarakan oleh LPSDM & Institusi KAPAL Perempuan, di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Lombok.

Hal senada disampaikan pengurus Sekolah Perempuan di NTB sekaligus pemimpin dari Institusi KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Misiyah. Ia menyampaikan SDGs adalah sebuah gerakan yang memiliki prinsip no one left behind, artinya tidak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan dalam pembangunan termasuk perempuan. 

Menteri Yohana berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendukung percepatan pelaksanaan kesetaraan gender di NTB, khususnya melalui Sekolah Perempuan. "Percepatan kesetaraan gender merupakan masalah kompleks yang melibatkan multisektor sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Provinsi," tutup Menteri Yohana. 

 

 


                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (195)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (270)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (238)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (4973)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…
Siaran Pers, Kamis, 10 Januari 2019

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL (231)

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama…