SEKOLAH PEREMPUAN PERCEPAT PELAKSANAAN SDGs DI INDONESIA

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 25 Juli 2018
  • Dibaca : 860 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

SEKOLAH PEREMPUAN PERCEPAT PELAKSANAAN SDGs DI INDONESIA

Siaran Pers Nomor: B-120/Set/Rokum/MP 01/07/2018

 

Lombok (25/7) – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), yang di dalamnya terdapat tujuan mewujudkan kesetaraan gender secara global. Kesetaraan gender menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. 

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada 2016 sebesar 90,82. Angka ini menunjukan bahwa percepatan pembangunan gender untuk perempuan masih lebih lambat dari laki-laki. Sedangkan data dari Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional pada 2016 menunjukkan sebanyak 18.3% perempuan menikah usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual, yang didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan jumlah 12.3%.

Kesetaraan gender bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya dalam banyak aspek perempuan masih tertinggal sehingga potensi mereka sebagai pelaksana pembangunan tidak maksimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan kemampuan perempuan, salah satunya dengan memberikan pendidikan melalui ‘Sekolah Perempuan’. Sekolah Perempuan merupakan upaya pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput yang dibuat oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan dari mereka yang sudah terlebih dahulu mempunyai kemampuan. 

"Dengan Sekolah Perempuan diharapkan perempuan dapat mengenali kemampuan mereka, potensi alam sekitarnya, mengatasi masalah yang mereka hadapi, dan mengetahui hak-hak mereka dalam program pembangunan. Keterwakilan perempuan dalam segala bidang harus terpenuhi agar perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan,” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise pada peluncuran gerakan bersama “Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif” yang diselenggarakan oleh LPSDM & Institusi KAPAL Perempuan, di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Lombok.

Hal senada disampaikan pengurus Sekolah Perempuan di NTB sekaligus pemimpin dari Institusi KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Misiyah. Ia menyampaikan SDGs adalah sebuah gerakan yang memiliki prinsip no one left behind, artinya tidak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan dalam pembangunan termasuk perempuan. 

Menteri Yohana berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendukung percepatan pelaksanaan kesetaraan gender di NTB, khususnya melalui Sekolah Perempuan. "Percepatan kesetaraan gender merupakan masalah kompleks yang melibatkan multisektor sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Provinsi," tutup Menteri Yohana. 

 

 


                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 17 September 2019

PPT Seruni dan Forum Anak, Senjata Pemda Kota Semarang dalam melindungi anak (41)

Selama ini kita tidak pernah merasa kesulitan bertemu dengan Pak Wali Kota.
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (39)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun (476)

Jakarta (16/09) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Industri Rumahan sebagai Percontohan Pembangunan Ekonomi Perempuan (119)

Bali (16/09) – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (101)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019