Press Release: Perangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2191 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

Perangi Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Perlu Komitmen dan Keterlibatan Berbagai Pihak

 

Perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2011–2013), tercatat dari 509 kasus TPPO yang terjadi, 55,36% nya terjadi pada perempuan dewasa, yakni sebanyak 418 orang, disusul berikutnya terjadi pada anak perempuan, yakni sebesar 28,87% atau sejumlah 218 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, dalam acara diskusi “U.S and Indonesia : Stop Human Trafficking” yang digelar oleh KPPPA bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Jakarta, (30/5) lalu. “Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif dan pre-emtif bersama-sama dengan Lembaga Non Pemerintah, termasuk Lembaga Internasional seperti IOM, ICMC dan Kedutaan Amerika, juga unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam pencegahan terjadinya TPPO ini,” terang Linda dalam pidato sambutannya.

Banyaknya perempuan dan anak pencari kerja yang menjadi korban perdagangan orang ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka tentang persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kurangnya kepahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Selain itu, kemajuan dan penguasaan ICT, juga kurangnya keterbukaan korban pada orang tua dan pihak-pihak yang dapat melindunginya dari ancaman kekerasan juga menjadi sebab terjerumusnya korban ke dalam kasus perdagangan orang. Belum lagi lingkungan yang masih belum mendukung akan bebasnya masyarakat dari ancaman rasa takut. Bahkan dalam banyak kasus, pelaku kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang justru merupakan orang dekat korban, atau bahkan keluarga dari korban itu sendiri. “Menjadi hal yang penting bagi kita untuk melakukan berbagai bentuk pencegahan terjadinya TPPO, salah satunya melalui peningkatan ketahanan keluarga untuk “memfilter” dan membentengi masing-masing anggota keluarga dan masyarakat dari ancaman terjadinya TPPO,”jelas Linda.

Linda kemudian menambahkan bahwa dari aspek regulasi, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya penyusunan dan penerbitan perangkat regulasi, seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang juga didukung melalui kebijakan-kebijakan teknis dan operasional lainnya. Selain dari aspek regulasi, pemerintah juga melakukan upaya dari aspek kelembagaan dengan membentuk kelembagaan yang memiliki beragam fungsi, dan bisa diakses oleh masyarakat, khususnya bagi saksi dan atau korban kekerasan dan TPPO. Sebut saja diantaranya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di 2 RS; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang tersebar di 456 Polda/Polres se-Indonesia; Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di 28 Propinsi dan 246  Kab/Kota  sebagai pintu masuk pertama layanan; serta punya Lembaga Koordinasi Gugus Tugas PP TPPO di 30 Provinsi dan 151 Kabupaten/Kota.

Fakta menunjukkan, terungkapnya berbagai kasus TPPO tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya peran mereka dalam pencegahan dan penanganan kasus TPPO, serta semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses layanan untuk  pemenuhan hak-hak saksi dan korban, yang dijamin oleh Undang-Undang. Terlebih, ketersediaan  regulasi khusus terkait TPPO dan adanya proses penegakkan hukum bagi para pelaku TPPO juga menjadi titik terang yang bisa meningkatkan kefahaman masyarakat akan TPPO. “Kini tinggal bagaimana masyarakat mau saling mengingatkan melalui aspek pencegahan dan memberikan kekuatan melalui pendampingan, sehingga kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, dapat ditangani dengan cepat dan penderitaan korban dapat diminimalisir,”pungkas Linda mengingatkan.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 23 Agustus 2019

Pencanangan Desa Kuta menjadi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi (666)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencanangkan Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas…
Siaran Pers, Rabu, 21 Agustus 2019

Penguatan Kapasitas Auditor/Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (24796)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa…
Pengumuman, Rabu, 21 Agustus 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019 (1649)

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019
Siaran Pers, Senin, 19 Agustus 2019

SDM Unggul, Dimulai Dari Ibu yang Sehat dan Cerdas (24900)

Jakarta (19/8) – Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tentu bukan perkara yang mudah. Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta…
Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (25551)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…