KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

TINGKATKAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN KELUARGA PMI MELALUI BK-TKI

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 06 September 2018
  • Dibaca : 143 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

TINGKATKAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN KELUARGA PMI MELALUI BK-TKI


Siaran Pers Nomor: B-157/Set/Rokum/MP 01/09/2018


Sambas (6/9) – “Masalah ketenagakerjaan di Indonesia menjadi masalah yang sangat kompleks, banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Banyak laporan yang kami terima dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan, mulai dari kasus pelecehan, penipuan, perkosaan, dan kekerasan lainnya. Memang sangat jelas bahwa posisi PMI perempuan sangat rentan terhadap praktik-praktik diskriminasi berbasis gender,” ujar Vennetia R Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, saat membuka kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan BK-TKI, Pelatihan Ketahanan Keluarga, dan Pemenuhan Hak Anak di Sambas, Kalimantan Barat. 


Tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, menjadi penyebab sejumlah orang memilih untuk bekerja di luar negeri. Padahal sangat jelas bahwa penempatan PMI perempuan menimbulkan permasalahan multidimensial yang merugikan, baik secara material maupun non-material. Berbagai tindak kejahatan kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman PMI perempuan selama ini, termasuk praktik-praktik pemalsuan dokumen (identitas dan bebas fiskal), perdagangan, kondisi rentan terhadap kekerasan (fisik maupun psikis), pelecehan (fisik, seksual maupun verbal), dan konspirasi antara agen dan majikan. 


Permasalahan lain yang tidak kalah penting, yakni keluarga PMI yang ditinggalkan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menyusun kebijakan dan program serta terus melakukan pembenahan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan PMI perempuan. Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan, yakni Permen PP dan PA No. 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri No. 20 pada 2010 s/d 2016, telah dilakukan advokasi dan fasilitasi pembentukan Pokja dan Kelompok BK-TKI di kantong-kantong TKI pada 10 provinsi di 53 kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. 


Dalam upaya pemenuhan hak keluarga PMI terutama anak yang ditinggalkan, Kemen PPPA bekerjasama dengan seluruh Pemerintah Daerah yang menjadi kantong PMI melaksanakan program Bina Keluarga TKI. Tujuan dari penyelenggaraan BK-TKI ini meningkatkan pemberdayaan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak keluarga PMI dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pada prinsipnya setiap keluarga berhak mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.

“Saya berharap kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan BK-TKI, Pelatihan Ketahanan Keluarga, dan Pemenuhan Hak Anak ini dapat mendorong ketahanan keluarga dan pemenuhan hak-hak anak PMI yang ditinggalkan. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan pada hari ini, termasuk Pemerintah Daerah Sambas dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini,” tutup Vennetia. 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 25 September 2018

PERAN PERGURUAN TINGGI MEMASYARAKATKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER (104)

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pemahaman masyarakat di semua lapisan tentang kesetaraan gender.
Artikel, Selasa, 25 September 2018

PENTINGNYA KEABSAHAN ANAK (96)

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, memiliki keluarga yang harmonis adalah sebuah dambaan dan cita cita bagi setiap insan.…
Siaran Pers, Senin, 24 September 2018

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM AGENDA REFORMA AGRARIA (153)

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria yang menjadikan perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan agraria.
Siaran Pers, Minggu, 23 September 2018

KEMEN PPPA SASAR DAERAH RAWAN TPPO (96)

SERANG (23/9) - Komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini terlihat dari lengkapnya…
Siaran Pers, Sabtu, 22 September 2018

Festival Egrang IX Ledokombo, Ajang Kreativitas Anak Bangsa (59)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kembali menghadiri Festival Egrang Ke - 9 di Tanoker Kecamatan Ledokombo, Kabupaten…