Press Release : Kasus Wilfrida

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1848 Kali
...

PRESS RELEASE

UNTUK KASUS WILFRIDA

 

Untuk kesekian kalinya, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia, kembali lagi masuk dalam daftar ancaman hukuman mati di Negara mereka bekerja. Adalah Wilfrida Soik, seorang TKW asal Nusa Tenggara Timur, 20 tahun, yang di dakwa hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kota Bharu. Wilfrida dituduh membunuh majikannya Yeap Sook Pen, 60 tahun, dengan kondisi lumpuh dan mengalami 43 tusukan. Tepat pada tanggal 7 Desember 2010, Wilfrida merasa tidak tahan acapkali dimarahi dan dipukuli oleh majikannya, sehingga ia pun melawan dan menyerang majikannya dengan menggunakan pisau.


Atas tindakannya, Wilfrida pun ditahan di Penjara Pangkalan Chepa, Kota Bharu – Kelantan, dan dituntut atas kesalahannya membunuh berdasarkan pasal 302 Kanun Keseksaan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman mati. KBRI Kuala Lumpur telah menunjuk pengacara Ratfizi & Rao selaku pembela untuk mendampingi Wilfrida dalam persidangan. Agenda persidangan masih dalam tahap mendengarkan keterangan para saksi dan penyampaian barang bukti, dan pada Senin (30/09) kemarin vonis hukuman mati Wilfrida pun ditunda karena harus menunggu pemeriksaan umurnya pada saat kejadian berlangsung.

Pembuktian usia sebenarnya Wilfrida diharapkan dapat menjadi peluang terlepasnya Wilfrida dari ancaman hukuman mati. Apabila terbukti bahwa Wilfrida masih berusia di bawah 18 tahun pada saat kejadian, maka sesuai dengan Akta Kanak-Kanak di Malaysia, ia tidak dapat dijatuhi hukuman mati.

Upaya KPP-PA
Selama ini, Pemerintah Indonesia telah membela TKI maupun TKW yang terancam hukuman mati dengan pembelaan hukum dan diplomasi. Berdasarkan data dari KBRI di Malaysia yang dilansir di beberapa media nasional, sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 193 WNI/TKI dari ancaman hukuman mati dan 189 WNI/TKI masih dalam proses. Kasus Wilfrida ini pun telah mendapatkan perhatian dari ragam kalangan, baik pemerintah maupun lembaga sosial lainnya. Beberapa tokoh masyarakat pun telah mendampingi Wilfrida pada proses persidangannya. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun berencana untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, di sela perhelatan KTT APEC di Bali, untuk meminta pemerintah Malaysia memberi perhatian khusus dan dapat membebaskan Wilfrida dari ancaman hukuman mati.

Disamping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) pun turut serta memantau perkembangan kasus Wilfrida hingga kasus ini mendapat penyelesaian yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Akta Kanak-Kanak Tahun 2001 Akta 611, disebutkan bahwa “.....tiap-tiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pelindungan dan bantuan dalam segala hal keadaan tanpa mengira apa-apa jenis perbezaan, seperti ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, asal usul atau kecacatan fizikal, mental atau emosi atau apa-apa status lain.....”

Hal ini tentunya selaras dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan ”......Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi......”. Dalam kedua peraturan perundang-undangan ini, disepakati bahwa anak-anak yang berusia 0 s.d 18 tahun mendapatkan perlindungan khusus dari segala hal, tanpa terkecuali pada kasus yang dialami oleh Wilfrida.

Kasus yang di alami Wilfrida tidak hanya sekedar kasus pembunuhan, namun beberapa media nasional pun melansir bahwa Wilfrida merupakan korban perdagangan orang. Menyoal permasalahan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), selaku Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO), segera mengupayakan penyelesaian kasus Wilfrida dan mengumpulkan seluruh bukti bahwa Wilfrida adalah korban perdagangan orang, sehingga dapat meringankan proses hukumnya.

“Wilfrida sangat memerlukan perlindungan khusus, disamping terjerat kasus pembunuhan, kita tidak bisa menutup mata dari asumsi bahwa dirinya adalah korban perdagangan orang. Asumsi inilah yang harus terus kita gali lebih dalam dan kita ungkap seluruh bukti-bukti pendukungnya, sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pada proses peradilannya. Saya pun menghimbau Pemerintah Malaysia agar dapat mendorong dan mengupayakan pengurangan hukuman atas kasus ini”, tutur Menteri PP&PA.




HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (13)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (19)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (16)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Program Kerja Pengawasan , Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (15)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Siaran Pers, Kamis, 20 Juni 2019

Ramah Anak, Tanggung Jawab Media dalam Produk Jurnalistik (116)

Jakarta (19/06) – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam Sosialisasi Pemberitaan Media Ramah Anak di Jakarta (19/06)