KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Dunia Akui Komitmen Indonesia Wujudkan Kota Layak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 10 September 2018
  • Dibaca : 242 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

Dunia Akui Komitmen Indonesia Wujudkan Kota Layak Anak

Siaran Pers Nomor: B-160 /Set/Rokum/MP 01/09/2018

Surakarta (10/9) Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan hal yang mutlak dilakukan dari tingkat nasional hingga internasional. Indonesia, tepatnya Kota Surakarta terpilih menjadi tuan rumah “Colombo Plan”, dengan tema Sharing Best Practices on the Implementation of Child Friendly City in Indonesia untuk berbagi pengalaman terkait komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak dan melindunginya dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan salah; melalui sistem pembangunan berbasis hak anak, yang dikenal dengan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KLA di Indonesia telah diakui dunia internasional.

“Pelaksanaan Colombo Plan dengan mengangkat tema berbagi pengalaman terbaik mengenai KLA di Kota Surakarta merupakan hal yang tepat. Kota Surakarta berdasarkan hasil evaluasi KLA 2018, memperoleh kategori tertinggi, yaitu KLA Utama. KLA merupakan perwujudan suatu kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak. Sistem ini dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Yohana Yembise.

Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, sekaligus koordinator pelaksanaan KLA di Indonesia, Lenny N. Rosalin, mengatakan demi mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak memang dibutuhkan sinergi lintas bidang pembangunan, lintas kementerian/lembaga, dan lintas daerah. Oleh karenanya, penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Koordinasi antar pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional, hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan kota yang tidak hanya layak anak, tapi juga berkelanjutan, selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

KLA telah dirintis sejak 2006, dan pada tahun 2010 direvitalisasi untuk lebih dipercepat capaiannya dan terinternalisasi ke seluruh pelosok tanah air. Hingga Juli 2018, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, terdapat 389 kabupaten/kota yang menginisiasi untuk mewujudkan KLA.

“Usaha kami untuk memperoleh kategori KLA Utama adalah pertama, kami membentuk Forum Anak, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Forum Anak yang kami dirikan juga telah mengikuti Musrenbang, baik di tingkat Kelurahan maupun tingkat Kota. Kedua, kami membangun Taman Cerdas dari tingkat kelurahan. Ketiga, kami mendirikan Sekolah Keluarga untuk memberikan pemahaman kepada para keluarga mengenai cara mendidik anak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama mengenai 4 hak anak, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Lalu, kami juga sudah mendirikan Radio Anak, namun saat ini sedang menunggu perizinan frekuensi dari Kementerian Kominfo. Melalui radio anak, masyarakat bisa mendengar anak-anak menjadi penyiar radio dan menikmati lagu-lagu anak. Kami juga mendukung agar kawasan pemerintah menjadi bebas rokok, termasuk ruangan pelayanan yang bebas rokok. Semua fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas juga harus ramah anak” ujar Walikota Surakarta, F. X Hadi Rudyatmo.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemen PPPA bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Colombo Plan Secretariat ini akan berlangsung pada 10 – 14 September 2018. Terdapat 11 negara anggota Colombo Plan yang hadir sebagai peserta kegiatan ini, diantaranya Indonesia, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Laos, Malaysia, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Dalam kegiatan ini, peserta juga akan diberi kesempatan untuk melihat secara langsung tentang bentuk-bentuk implementasi KLA di Kota Surakarta, seperti partisipasi anak oleh Forum Anak, Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), Pusat Kreativitas Anak di tingkat kampung dalam bentuk Taman Cerdas, dan lain-lain.

“Semoga semua negara anggota Colombo Plan dapat memperoleh pengalaman praktik terbaik Kota Surakarta mengenai penerapan (KLA), terutama  mengenai kebijakan, program dan kegiatan nasional terkait anak dan tantangan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak masuk ke dalam semua tahapan perkembangan dirinya. Lebih penting lagi, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen, strategi, metode, dan kerja sama antar negara-negara anggota Colombo Plan untuk memastikan pelaksanaan KLA di masing-masing negara mereka,” harap Menteri Yohana.

 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                    e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 November 2018

CEGAH ANAK TERPAPAR NARKOBA DAN PORNOGRAFI SEJAK DINI (225)

Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada kondisi darurat peredaran narkoba, pornografi, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Siaran Pers, Sabtu, 17 November 2018

SINERGI PEMANGKU ADAT BUKITTINGGI GUNA LINDUNGI ANAK DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI (133)

Dinamika perkembangan teknologi dan gaya hidup/perilaku orang-orang dewasa, menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap perilaku yang tidak ramah anak.
Siaran Pers, Sabtu, 17 November 2018

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DIRUMUSKAN (98)

Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.
Berita, Jumat, 16 November 2018

LINDUNGI ANAK DARI JARINGAN TERORISME DAN PAHAM RADIKALISME (92)

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dikatakan demikian karena merupakan kejahatan atas pelanggaran kemanusiaan yang dampaknya…
Siaran Pers, Kamis, 15 November 2018

KERJA BERSAMA PERTAHANKAN WTP (71)

Surakarta (15/11) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit…