Kemen PPPA Komitmen Berikan Layanan Perlindungan Terstandar dan Berkualitas Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 13 September 2018
  • Dibaca : 3446 Kali
...

Batam, (13/9) - Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara tak terkecuali di Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 33,4% perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual semasa hidupnya, dan data survei Kekerasan Terhadap Anak (KTA) tahun 2013  menunjukkan 6% anak mengalami kekerasan. Tingginya persentase kekerasan menunjukkan bahwa betapa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak asasi orang lain. Ini merupakan ancaman serius dan perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

Beragamnya jenis kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan anak, maka upaya untuk menanggulanginya pun menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, salah satunya dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi, dan kabupaten/kota sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 untuk sub urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Upaya untuk memastikan korban mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas menjadi perhatian penting bagi KemenPPPA. Untuk mewujudkannya, maka Kemen PPPA menyelenggarakan pembinaan terhadap 30 daerah yang sudah memiliki UPTD PPA. Kegiatan dengan tema Pembinaan dan Penguatan Peran Kelembagaan UPTD PPA Menuju Layanan yang Berkualitas diselenggarakan pada tanggal 13 – 14 September 2018 di Batam, Kepulauan Riau.

Tidak sedikit kasus yang ditemui di lapangan perlu ditangani melalui beberapa proses secara simultan. Untuk itu diperlukan pengelolaan kasus yang baik. Pengenalan mengenai manajamen kasus akan menjadi salah satu materi penting yang akan disampaikan kepada peserta. KemenPPPA memperkenalkan materi manajemen kasus kepada petugas UPTD PPA untuk dapat memproses kasus dengan baik mulai dari proses awal dan identifikasi, proses asesmen yang mencakup asesmen awal dan lanjutan, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus dan evaluasi dan proses terminasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan petugas UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan yang optimal.

KemenPPPA mendukung penuh Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain manajemen kasus, juga dilaksanakan pelatihan mediator. Pelaksanaan sertifikasi mediator diperuntukkan bagi petugas UPTD PPA. Upaya ini diharapkan dapat membuat layanan UPTD PPA menjadi terstandar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, seluruh UPTD PPA dapat menjalankan fungsi layanannya sesuai dengan yang diamanatkan di Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yaitu menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                            e-mail  publikasi@kemenpppa.go.id 

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 28 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 22 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 40 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 75 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 89 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…