KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

TINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA LAYAK ANAK DI ASIA PACIFIC

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 13 September 2018
  • Dibaca : 154 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

TINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA LAYAK ANAK DI ASIA PACIFIC

Siaran Pers Nomor: B-164/Set/Rokum/MP 01/09/2018

Surabaya (13/9) - Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rossalin bekesempatan menjadi salah satu pembicara dalam Kongres ke-7 United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG-ASPAC) 2018. Kongres yang berlangsung pada 12-15 September 2018 di Dyandra Convention Centre Surabaya ini, dihadiri oleh ratusan pemerintah daerah dan pemerintah kota dari negara se-Asia Pasifik. Sekitar 800 orang peserta dari 40 kota di dunia akan bersama-sama membahas tentang pembangunan kota dan inovasi berkelanjutan dalam bentuk panel-panel diskusi. Penyelenggaraan kongres ke-7 ini merupakan hasil kerjasama dari UCLG-ASPAC, UNICEF dan Wahana Visi Indonesia (WVI).

Salah satu panel diskusi dalam UCLG-ASPAC mengangkat tema "Creative Financing and Policy Implementation on Child Friendly City in the Asia and Pacific Region". Selain Lenny N Rossalin, narasumber dalam panel ini adalah Wivina Belmonte, Wakil Direktur Regional UNICEF Asia Pacific, Dra. Hana S. Hikoyabi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura, Harry Tekaiti, Walikota Tarawa, Kiribati, dan Hlaing Maw Oo, Wakil Walikota Yangon City, Myanmar. Sesi panel diskusi tersebut membahas tentang bagaimana pengimplementasian konsep Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia mulai dari proses perencanaan sampai tahap evaluasi dan pemantauan.

“Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) tertuang dalam UU No.35 tahun 2014 Pasal 21 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk di dalamnya mewajibkan seluruh komponen daerah terutama pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan KLA. Pembiayaan kreatif dan pelaksanaan kebijakan pada KLA harus memenuhi beberapa indikator keberhasilan diantaranya, pendidikan, partisipasi anak dan perlindungan, kesehatan, mobilitas, dan sumber daya yang diperlukan. Kunci utama dalam mewujudkan KLA adalah koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk anak itu sendiri dalam upaya pemenuhan hak anak,” ujar Lenny.

Hingga saat ini inisiasi KLA telah dilakukan oleh 389 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan predikat Kota/Kabupaten Layak Anak tidaklah mudah, terdapat 24 indikator yang mencerminkan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak yang harus dipenuhi dan diterapkan oleh setiap tingkatan wilayah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa/kelurahan. Adapun kelima kluster hak anak yakni; Hak Sipil dan Kebebasan; Hak Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif; Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya; serta Hak Perlindungan Khusus. Kemen PPPA telah melakukan strategi intervensi yang fokus pada pencegahan diantaranya melalui, Forum Anak, anak sebagai agen Pelopor dan Pelapor (2P), Telepon Sahabat Anak (TeSA), PUSPAGA, Sosialisasi Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, dan Kota/Kabupaten Layak Anak.

“KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan jumlah anak yang mencapai 87 juta jiwa, atau sekitar 34% dari total penduduk Indonesia membuat kita harus bekerja keras menciptakan anak-anak yang siap untuk membangun masa depan berkualitas. Salah satu langkah awal dengan mulai mendengarkan suara anak, kami telah melakukannya dengan melibatkan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat nasional oleh Bappenas,” tambah Lenny.

Hal senada disampaikan oleh Sekrertaris UCLG Asia Pacific, Bernadia Irawati Tjandradewi bahwa kita punya target yang sangat besar dalam mewujudkan wilayah yang layak bagi anak dengan mengusung prinsip “No One Left Behind”.  Namun, bila melihat di wilayah Asia Pacific belum banyak kota yang layak anak, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua khususnya pemerintah kota dan daerah untuk berkoordinasi mewujudkan kota layak anak di seluruh wilayah Asia Pacific. “Harapan saya dari panel diskusi ini dapat menghasilkan sebuah aksi nyata, sebuah perencanaan yang konkret dan setelah pulang ke daerah masing-masing dapat mewujudkan kotanya menjadi Kota Layak Anak,” tutup Bernadia.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
email : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 25 September 2018

PERAN PERGURUAN TINGGI MEMASYARAKATKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER (104)

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pemahaman masyarakat di semua lapisan tentang kesetaraan gender.
Artikel, Selasa, 25 September 2018

PENTINGNYA KEABSAHAN ANAK (96)

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, memiliki keluarga yang harmonis adalah sebuah dambaan dan cita cita bagi setiap insan.…
Siaran Pers, Senin, 24 September 2018

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM AGENDA REFORMA AGRARIA (153)

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria yang menjadikan perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan agraria.
Siaran Pers, Minggu, 23 September 2018

KEMEN PPPA SASAR DAERAH RAWAN TPPO (96)

SERANG (23/9) - Komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini terlihat dari lengkapnya…
Siaran Pers, Sabtu, 22 September 2018

Festival Egrang IX Ledokombo, Ajang Kreativitas Anak Bangsa (59)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kembali menghadiri Festival Egrang Ke - 9 di Tanoker Kecamatan Ledokombo, Kabupaten…