Press Release: KTM OKI ke-4 tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan Sepakati Jakarta Declaration

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1950 Kali
...

Press Release

KTM OKI ke-4 tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan Sepakati

Jakarta Declaration

 

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-4 tentang Peran Perempuan dalam Pembangunan ini telah berlangsung selama 3 hari pada tanggal 4 – 6 Desember 2012 di Jakarta dihadiri oleh 40 delegasi dengan total peserta mencapai hampir 200 orang. 23 delegasi telah dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang merupakan peningkatan level partisipasi menteri dari pertemuan sebelumnya di Iran. Konferensi dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden pada tanggal 4 Desember 2012, dan ditutup oleh Menko Kesra pada tanggal 6 Desember 2012. Dalam konferensi ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipilih secara aklamasi sebagai ketua persidangan dengan dibantu oleh wakil ketua dari delegasi Mesir, Uganda, Palestina dan rapporteur dari Iran.

KTM OKI ke-4 tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan telah mengambil tema “Strengthening Women Participation and Role in Economic Development in OIC Member States”. Sejalan dengan tema tersebut, KTM telah berhasil menyepakati Jakarta Declaration mengenai penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi Negara-negara OKI. Jakarta Declaration difokuskan pada upaya untuk menciptakan enabling environment  yang dapat memperkuat peran dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Deklarasi memuat sejumlah rekomendasi guna merespon isu-isu yang menjadi permasalahan bersama anggota OKI terkait perempuan di bidang ekonomi, antara lain:

1. Secara umum, mendorong implementasi pengarusutamaan gender sebagai strategi kunci dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor.

 

2. Secara umum, mendukung partisipasi dan peranan penuh perempuan di bidang ekonomi dengan memenuhi hak-hak dasar mereka melalui:

(i) peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui program tindakan khusus sementara seperti kuota di parlemen maupun peningkatan jumlah perempuan di badan eksekutif dan yudikatif;

(ii) penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui program pelatihan sensitif gender bagi penegak hukum dan para garda depan lainnya yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta pembentukan mekanisme perlindungan bagi perempuan korban kekerasan;

(iii) penciptaan kerangka pemenuhan keadilan gender (gender justice) melalui implementasi kebijakan dan peraturan hukum yang inklusif termasuk terhadap perempuan, serta upaya memperbaiki kerangka hukum dengan mengarusutamakan perspektif gender dan meningkatkan kapasitas penegak hukum;

(iv) peningkatan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang paling mendasar melalui program pelayanan kesehatan gratis bagi perempuan miskin dan marjinal.

 

3. Khusus terkait isu perempuan dalam sektor ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah untuk:

(i) memajukan kapasitas ekonomi perempuan dengan mendorong peningkatan akses perempuan terhadap sumberdaya produktif, seperti tanah, modal, pinjaman dan kredit, ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain melalui program untuk membangun pemahamam terhadap masalah keuangan (financial literacy), dan berbagai pelatihan lainnya,

(ii) mendukung penciptaan pekerjaan di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang banyak mempekerjakan perempuan;

(iii) meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan agar dapat bersaing di dunia kerja, melalui kebijakan untuk memperbaiki akses perempuan terhadap pendidikan, termasuk pendidikan yang berkualitas, pendidikan kejuruan dan tepat guna;

(iv) mengatasi adanya segregasi laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja dan kehidupan social melalui program pengembangan kurikulum yang sensitif gender di semua tingkat pendidikan dan melakukan langkah-langkah konkrit dalam memastikan agar materi pendidikan tidak mendukung stereotype laki-laki dan perempuan.

 

4. Untuk menuju ke arah ini, deklarasi mendorong agar:

(i) negara anggota OKI meneruskan mekanisme pembahasan isu perempuan yang sudah ada sekarang dan meningkatkan intensitasnya melalui kerja sama diantara anggota-anggota OKI, baik dalam bentuk inisiatif bersama maupun dalam konteks global. Terkait hal ini, Indonesia mendorong adanya bentuk-bentuk kerjasama triangular diantara Negara anggota OKI.

(ii) Negara anggota menandatangani piagam dari OIC Women Development Organization agar organisasi dapat segera berfungsi dan berkontribusi dalam pembahasan isu perempuan di OKI. Dalam kesempatan konferensi ini, Indonesia telah secara resmi menandatangani piagam dimaksud;

(iii) Independent Human Rights Commission (IPHRC) untuk juga membahas isu hak perempuan dan anak dalam kerjanya. Berkenaan dengan hal ini, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah pertemuan perdana IPHRC pada bulan Februari 2012;

(iv) semua pemegang kepentingan, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, organisasi masyarakat madani, yayasan dan filantropi untuk turut mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah.

 

5. Pada saat konferensi, seluruh Negara anggota OKI menyampaikan selamat dan dukungan atas keberhasilan Palestina meraih status “non member observer state” dalam PBB dan berharap bahwa hal ini dapat meningkatkan leverage dalam mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina serta tercapainya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdampingan dengan Israel. Lebih lanjut, diskusi juga membahas pentingnya peningkatan status dan kapasitas perempuan Palestina guna berkontribusi pada pembangunan Negara Palestina yang independen.

 

6. Kesempatan ini juga telah dimanfaatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pihak, diantaranya UN Under Secretary General/Executive Director UN Women; ketua delegasi Kuwait, Uni Arab Emirate, Mali, Afghanistan, Gabon, Somalia dan Iran. Lebih lanjut, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri ini Indonesia dan Mozambik juga telah menandatangani MoU terkait perlindungan Perempuan.

 

7. Konferensi juga mengadakan side event berjudul “Islam and Women Rights in Democracy Indonesia” dengan menghadirkan pembicara Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin,  Ibu Yuniyanti Chuzaifah, Ph.D dan Dra. Sri Danti, MA. Peserta Konferensi juga diajak untuk mengunjungi Katumbiri Expo di JCC  yang mengangkat tema "Peningkatan Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Membangun Ekonomi Kreatif yang Berwawasan Lingkungan" yang menampilkan kerajinan tangan, batik dan karya seni lainnya yang diproduksi oleh usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikelola oleh perempuan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dari daerah tertinggal.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 01 Juni 2019

Mama Yo: Pilih Transportasi Aman Demi Keselamatan Anak dan Perempuan! (240)

Jakarta (01/06) - Sudah 2 jam Suci (51) bersama anak dan cucu - cucunya menunggu Kereta Api Serayu jurusan Cilacap…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (143)

Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Anak Yatim Piatu Dianiaya Orang Tua Asuh, Kemen PPPA Pastikan Perlindungan dan Hak Anak (231)

Kabar duka kembali menghampiri salah satu anak Indonesia di Depok, Jawa Barat. CA (11 tahun) terbaring di RS Fatmawati Jakarta…
Siaran Pers, Kamis, 30 Mei 2019

Pengasuhan dan Pendidikan sebagai Ujung Tombak Perlindungan Anak (178)

Di tengah – tengah panggung fashion show pada acara amal bertajuk “Share Our Love With Rumah Belajar Miranda”, Menteri Pemberdayaan…
Dokumen Kinerja, Selasa, 28 Mei 2019

LAKIP DEPUTI TKA 2018 (82)

LAKIP DEPUTI TKA 2018