KOMITMEN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Oktober 2018
  • Dibaca : 1669 Kali
...

KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA 

PRESS RELEASE   

KOMITMEN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

Siaran Pers Nomor: B- 201/Set/Rokum/MP 01/10/2018 

Balikpapan (23/10) - Sebanyak 120 Aparat Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Balai Pemasyarakatan, dan Organisasi Advokat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara terlibat dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bertujuan untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan komitmen pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak. 

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang dapat melindungi dan memenuhi hak anak, mewujudkan penghormatan terhadap anak, dan kebebasan dasar lainnya serta mensyaratkan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum harus dilarang dan dicegah. 

“Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan diversi yakni, penyelesaian masalah anak dari prosedur hukum ke luar prosedur hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian masalah anak tanpa balas dendam,” ujar Hasan dalam paparannya 

Rumi Untari, Kepala Unit PPA Bareskrim Polri menyampaikan pada tahun 2018, berdasarkan data dari Unit PPA Bareskrim Polri jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 2707 anak sebagai korban, 1735 anak sebagai pelaku dan 4522 anak sebagai saksi. Selama ini, penanganan anak yang berhadapaan dengan hukum dalam hal pengambilan keputusan maupun diversi oleh pihak kepolisian, telah dilakukan sebaik mungkin dengan selalu mengedepankan kepetingan terbaik bagi anak. “Dalam tahap penyidikan, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakukan khusus dengan memisahkan anak tersebut dari tahanan dewasa, melakukan penyidikan dalam ruang pemeriksaan khusus anak, perlindungan terhadap identitas anak, dan memenuhi hak anak untuk memperoleh bantuan hukum serta pendampingan,” tambah Rumi 

“Pada praktiknya masih banyak kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana dan keterbatasan anggaran. Namun, sesuai dengan amanat yang tertera dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa seluruh pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan harus mempunyai penyidik khusus anak, penuntut umum khusus anak, dan hakim khusus anak yang kompeten dan berpengalaman dalam penanganan kasus berbasis anak,” ujar Erni Mustikasari, Jaksa Fungsional, Ses Jampidum 

Sistem peradilan pidana anak tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, mulai dari anak berkontak pertama dengan polisi, dalam proses peradilan, kondisi tahanan anak, namun juga sampai pada pembinaan agar anak dapat diterima oleh orang tuanya atau lingkungan sosialnya. Selain itu, didalamnya juga mengamanatkan agar terbentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Provinsi, serta terbentuknya BAPAS di seluruh Kabupaten/Kota


“Kegiatan ini akan menghasilkan komitmen dari aparat penegak hukum khususnya di Kalimantan dalam implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang ada, dalam rangka mewujudkan kehormatan dan harga diri anak dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Harapannya, komitmen tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta mahkamah agung,” tutup Hasan 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
email :   publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 17 September 2019

PPT Seruni dan Forum Anak, Senjata Pemda Kota Semarang dalam melindungi anak (16)

Selama ini kita tidak pernah merasa kesulitan bertemu dengan Pak Wali Kota.
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (27)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun (408)

Jakarta (16/09) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Industri Rumahan sebagai Percontohan Pembangunan Ekonomi Perempuan (104)

Bali (16/09) – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (90)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019