DUKUNG JAMBI MENJADI (PROVILA) PROVINSI LAYAK ANAK
- Dipublikasikan Pada : Minggu, 04 November 2018
- Dibaca : 1189 Kali

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
DUKUNG JAMBI MENJADI (PROVILA) PROVINSI LAYAK ANAK
Siaran Pers Nomor: B- 211/Set/Rokum/MP 01/XI/2018
Jambi (4/11) – Dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan "World Fit for Children" (Dunia yang Layak bagi Anak), Jambi berkomitmen dan mendeklarasikan Percepatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Jambi.
KLA merupakan sistem pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hingga saat ini terdapat 389 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA. "Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi yang telah mencanangkan tekad kuat untuk mewujudkan Provinsi Jambi menuju PROVILA (Provinsi Layak Anak). “Kita harus ingat bahwa melindungi satu orang anak, berarti melindungi satu bangsa. Jika semua kabupaten/kota mempunyai komitmen menjadi KLA, maka kita berharap Indonesia Layak Anak atau IDOLA akan terwujud," ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.
Penghargaan KLA 2018 telah diberikan bagi 177 kabupaten/kota, meningkat sebanyak 51 kabupaten/kota dibandingkan dengan penghargaan tahun 2017 yang diberikan bagi 126 kabupaten/kota. Kota Jambi menjadi satu-satunya kabupaten/kota di provinsi Jambi yang telah menerima Penghargaan tahun 2018, dengan peringkat Pratama.
Menteri Yohana menuturkan guna mengembangkan KLA di setiap kabupaten/kota, harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5) Perlindungan Khusus.
“Untuk itu, di berbagai kesempatan selalu Saya tekankan dan minta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk dapat mewujudkan 24 Indikator KLA di wilayah masing-masing, karena hal ini kita lakukan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak kita, dan demi terwujudnya IDOLA” Lanjut Menteri Yohana
Menteri Yohana menambahkan, KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan mendukung, yaitu pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, Legislatif, Penegak Hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510, e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id
Terbaru
Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan dalam Musrenbang ( 33 )
Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 93 )
Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 43 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan dalam Musrenbang ( 33 )
Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan
Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 93 )
Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…
Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 43 )
Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…
Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan ( 89 )
Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…