UPAYA SINERGI UNTUK PERCEPATAN PPPA MELALUI  PUSPA NAS

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 12 November 2018
  • Dibaca : 1164 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PRESS RELEASE

UPAYA SINERGI UNTUK PERCEPATAN PPPA MELALUI  PUSPA NAS

Siaran Pers Nomor: B-218/Set/Rokum/MP 01/XI/2018

Medan, Sumatera Utara (12/11), “Kita harus lakukan sinergi untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak ,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA), Yohana Yembise saat membuka Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nasional (PUSPA NAS) di Medan,  Sumatera Utara (12/11).

Pernyataan Menteri Yohana sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan forum PUSPA NAS, sebagai upaya memaksimalkan sinergi percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara pemerintah/pemda dengan publik (Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan, Perguruaan Tinggi, Media dan komunitas-komunitas lainnya).

Partisipasi dan ketertiban dari seluruh elemen masyarakat sangat penting mengingat jangkauan pemerintah terbatas. Berdasarkan data BPS, dari total penduduk Indonesia tahun 2016, sekitar 255 juta, hampir separuhnya adalah perempuan, dari total jumlah penduduk tersebut, sepertiganya atau sekitar 87 juta adalah kelompok anak. Sementara itu, jumlah pegawai Dinas PPPA provinsi ada sekitar 40 sampai 50 orang, dan ada sekitar 20 sampai 30 orang pegawai Dinas PPPA Kabupaten/Kota yang melayani persoalan perempuan dan anak. Dari jumlah ini dapat kita lihat betapa tidak sebandingnya antara jumlah aparatur negara berbanding dengan jumlah perempuan dan anak yang harus dilayani. 

Disisi lain, banyak sekali Lembaga/Organisasi yang telah melakukan kerja nyata untuk perempuan dan anak sesuai fungsi, kapasitas dan keahlian mereka di wilayah masing-masing, namun masih terkonsentrasi dalam bidangnya masing-masing. 

KemenPPPA melihat penyelesaian masalah perempuan dan anak ini tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus dari segala sisi. 

"Permasalahan harus ditangani dari sisi anak, perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, hanya sinergitas yang dapat menjadi solusi." tutur Menteri Yohana. 

Menteri Yohana melanjutkan,  setiap lapisan elemen dari masyarakat bisa mengambil bagiannya sesuai dengan kapasitas dan keahliannya dalam membenahi dan membentuk mindset masyarakat untuk berdaya, melindungi perempuan dan anak. 

Forum PUSPA ini diharapkan dapat menjadi medium bagi para peserta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang diharapkan dapat bekerja sama untuk melayani perempuan dan anak. Sehingga, Pemerintah dan sektor privat atau publik tidak lagi berjalan masing-masing. Disamping itu, adanya kesadaran tenaga dan anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalah perempuan dan anak, maka dibutuhkan sumber daya masyarakat yang justru sangat besar dan dapat langsung menyentuh masyarakat, dengan demikian sinergitas ini sangat dibutuhkan. 

Dalam forum ini, peserta dapat berdialog lebih jauh dengan pemerintah yang pada akhirnya dapat terlibat aktif untuk memperkuat partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak melalui kesepakatan-kesepakatan bersama. 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510. e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (64)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (49)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (108)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (143)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (106)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…