Press Release: Perempuan dan Anak Papua Meminta Perhatian Pemerintah Pusat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1729 Kali
...
PRESS RELEASE

PEREMPUAN DAN ANAK PAPUA MEMINTA PERHATIAN PEMERINTAH PUSAT
Jakarta- Rabu (25/04), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA), Linda Amalia Sari Gumelar bertemu dan berbincang langsung dengan jajaran pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Perempuan Papua Indonesia (LP4I). Dalam pertemuan ini Dorce Upuya Dekeniap selaku Ketua LP4I bersama jajarannya mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua khususnya perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi.
Diceritakan bahwa masyarakat Papua acapkali dikecam dengan rasa was-was terhadap penyebaran penyakit AIDS. Keadaan ini diperparah dengan belum adanya fasilitas rumah sakit yang secara teknis mampu menangani para pasien HIV AIDS tersebut. Pendidikan di Papua pun selalu ketinggalan, anggaran pendidikan yang besar ditengarai tidak pernah sampai ke Papua. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga masih dirasa kurang keberadaannya. Belum lagi, banyak anak-anak Papua yang masih belum memiliki akte kelahiran. Kurang lebih 82 persen warga Papua masih tergolong miskin, rata-rata mereka adalah pedagang tradisional, dan disamping itu para perempuan Papua terbiasa pula mengerjakan pekerjaan pria. Ironisnya perempuan-perempuan Papua lah yang menjadi tulang punggung keluarga.
”Kami sangat berharap agar Ibu Menteri dapat memfasilitasi berbagai kebijakan yang berpihak pada orang-orang Papua, khususnya pada perempuan-perempuan dan anak-anak Papua. Memang ada instansi-instansi yang menangani masalah perempuan namun hanya sebatas regulasi dan kebijakan yang kurang mengena di masyarakat”, ujar Pendeta Marten Rery selaku Pembina LP4I. Ragam permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat Papua yang sudah terlalu menumpuk karena kebijakan-kebijakan yang terjadi di Papua diarahkan ke arah politik.

Menanggapi seluruh aspirasi masyarakat Papua yang diungkapkan oleh LP4I ini, Meneg PP & PA pun berpendapat bahwa beliau sangat bangga terhadap perempuan Papua yang kini telah berani dan semakin lantang menyuarakan aspirasinya. Beliau juga menekankan bahwa telah banyak Undang-Undang dan kebijakan yang telah digulirkan untuk perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia tak terkecuali Papua. “Di setiap sidang kabinet yang telah saya hadiri, tentunya selalu dibahas pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), hal ini merupakan suatu perhatian khusus Pemerintah Pusat dalam mendorong kemajuan Papua. Selain itu telah terdapat pula Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang telah tersebar lebih dari 400 Polres di Papua, sehingga masyarakat Papua pun tidak perlu khawatir, karena perlindungan hukum pun akan terus kami tingkatkan”, terang Meneg PP & PA.

Di sela perbincangan, Meneg PP & PA juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menggulirkan program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Produk program ini adalah “Desa Prima”, dimana pemerintah mengupayakan pemberdayaan perempuan-perempuan Indonesia termasuk Perempuan Papua di bidang ekonomi demi kemajuan desa yang secara akumulatif akan berdampak pada kemajuan bangsa. Kemudian Meneg PP & PA pun turut prihatin pada kondisi pemenuhan hak anak di Papua. “Saya akan terus mendorong para stakeholder seperti Kemendagri untuk mempercepat penuntasan pembuatan akte kelahiran anak. Sedangkan untuk PAUD di Papua, akan lebih baik jika proses pengembangannya dapat disosialisasikan dengan baik melalui media alternatif seperti radio komunitas agar semakin banyak pihak yang menyadari arti pentingnya keberadaan PAUD serta pelaksanaannya pun dapat lebih menyeluruh”, tutur Meneg PP & PA.

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 01 Juni 2019

Mama Yo: Pilih Transportasi Aman Demi Keselamatan Anak dan Perempuan! (240)

Jakarta (01/06) - Sudah 2 jam Suci (51) bersama anak dan cucu - cucunya menunggu Kereta Api Serayu jurusan Cilacap…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (145)

Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Anak Yatim Piatu Dianiaya Orang Tua Asuh, Kemen PPPA Pastikan Perlindungan dan Hak Anak (231)

Kabar duka kembali menghampiri salah satu anak Indonesia di Depok, Jawa Barat. CA (11 tahun) terbaring di RS Fatmawati Jakarta…
Siaran Pers, Kamis, 30 Mei 2019

Pengasuhan dan Pendidikan sebagai Ujung Tombak Perlindungan Anak (178)

Di tengah – tengah panggung fashion show pada acara amal bertajuk “Share Our Love With Rumah Belajar Miranda”, Menteri Pemberdayaan…
Dokumen Kinerja, Selasa, 28 Mei 2019

LAKIP DEPUTI TKA 2018 (82)

LAKIP DEPUTI TKA 2018