Press Release: Perempuan dan Anak Papua Meminta Perhatian Pemerintah Pusat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2614 Kali
...
PRESS RELEASE

PEREMPUAN DAN ANAK PAPUA MEMINTA PERHATIAN PEMERINTAH PUSAT
Jakarta- Rabu (25/04), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA), Linda Amalia Sari Gumelar bertemu dan berbincang langsung dengan jajaran pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Perempuan Papua Indonesia (LP4I). Dalam pertemuan ini Dorce Upuya Dekeniap selaku Ketua LP4I bersama jajarannya mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua khususnya perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi.
Diceritakan bahwa masyarakat Papua acapkali dikecam dengan rasa was-was terhadap penyebaran penyakit AIDS. Keadaan ini diperparah dengan belum adanya fasilitas rumah sakit yang secara teknis mampu menangani para pasien HIV AIDS tersebut. Pendidikan di Papua pun selalu ketinggalan, anggaran pendidikan yang besar ditengarai tidak pernah sampai ke Papua. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga masih dirasa kurang keberadaannya. Belum lagi, banyak anak-anak Papua yang masih belum memiliki akte kelahiran. Kurang lebih 82 persen warga Papua masih tergolong miskin, rata-rata mereka adalah pedagang tradisional, dan disamping itu para perempuan Papua terbiasa pula mengerjakan pekerjaan pria. Ironisnya perempuan-perempuan Papua lah yang menjadi tulang punggung keluarga.
”Kami sangat berharap agar Ibu Menteri dapat memfasilitasi berbagai kebijakan yang berpihak pada orang-orang Papua, khususnya pada perempuan-perempuan dan anak-anak Papua. Memang ada instansi-instansi yang menangani masalah perempuan namun hanya sebatas regulasi dan kebijakan yang kurang mengena di masyarakat”, ujar Pendeta Marten Rery selaku Pembina LP4I. Ragam permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat Papua yang sudah terlalu menumpuk karena kebijakan-kebijakan yang terjadi di Papua diarahkan ke arah politik.

Menanggapi seluruh aspirasi masyarakat Papua yang diungkapkan oleh LP4I ini, Meneg PP & PA pun berpendapat bahwa beliau sangat bangga terhadap perempuan Papua yang kini telah berani dan semakin lantang menyuarakan aspirasinya. Beliau juga menekankan bahwa telah banyak Undang-Undang dan kebijakan yang telah digulirkan untuk perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia tak terkecuali Papua. “Di setiap sidang kabinet yang telah saya hadiri, tentunya selalu dibahas pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), hal ini merupakan suatu perhatian khusus Pemerintah Pusat dalam mendorong kemajuan Papua. Selain itu telah terdapat pula Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang telah tersebar lebih dari 400 Polres di Papua, sehingga masyarakat Papua pun tidak perlu khawatir, karena perlindungan hukum pun akan terus kami tingkatkan”, terang Meneg PP & PA.

Di sela perbincangan, Meneg PP & PA juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menggulirkan program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Produk program ini adalah “Desa Prima”, dimana pemerintah mengupayakan pemberdayaan perempuan-perempuan Indonesia termasuk Perempuan Papua di bidang ekonomi demi kemajuan desa yang secara akumulatif akan berdampak pada kemajuan bangsa. Kemudian Meneg PP & PA pun turut prihatin pada kondisi pemenuhan hak anak di Papua. “Saya akan terus mendorong para stakeholder seperti Kemendagri untuk mempercepat penuntasan pembuatan akte kelahiran anak. Sedangkan untuk PAUD di Papua, akan lebih baik jika proses pengembangannya dapat disosialisasikan dengan baik melalui media alternatif seperti radio komunitas agar semakin banyak pihak yang menyadari arti pentingnya keberadaan PAUD serta pelaksanaannya pun dapat lebih menyeluruh”, tutur Meneg PP & PA.

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran ( 17 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah  untuk mengawal dan memastikan proses penggunaan Dana Alokasi Khusus…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Menteri Bintang Minta Kepala Daerah Membuat Kebijakan Berpihak Pada Perempuan ( 62 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengharapkan kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal itu…

Siaran Pers, Selasa, 13 April 2021

Indonesia Jadi Tuan Rumah G20 Empower, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta ( 89 )

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada 2022. Pada rangkaian KTT tersebut…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Dorong Satuan Pendidikan Semakin Ramah Anak dan Remaja ( 88 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong satuan pendidikan semakin empatik dan ramah terhadap anak dan remaja sebagai…

Siaran Pers, Jumat, 09 April 2021

Kemen PPPA Rampungkan Verifikasi Calon Penerima Anugerah Parahita Ekapraya 2020 ( 163 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah selesai melaksanakan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 terhadap…