KERJA BERSAMA PERTAHANKAN WTP

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 15 November 2018
  • Dibaca : 665 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KERJA BERSAMA PERTAHANKAN WTP

Siaran Pers Nomor: B-229/Set/Rokum/MP 01/11/2018 

Surakarta (15/11) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2017. Hari ini di Surakarta, dilakukan kegiatan  Pra-penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. 

“Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Oleh karenanya, laporan keuangan hendaklah disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan digabungkan lagi ketingkat Kementerian atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA),” ungkap Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha, Agus Wiryanto dalam kegiatan Pra-Penyusunan Laporan Keuangan Periode TA 2018 dengan tema “Kerja Bersama untuk Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian” di Surakarta, Jawa Tengah. 

Agus Wir menambahkan ada beberapa kriteria Satker terbaik dalam mengerjakan Laporan Keuangan. Pertama, cepat dalam melakukan proses rekonsiliasi sebagai proses awal penyusunan laporan keuangan secara cepat, indikatornya dilihat dari waktu saat mengunggah data ke aplikasi e-Rekon&LK sesuai dengan tanggal yang diatur. Kedua, akurat dalam mengunggah data laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan keandalannya. Ketiga, tepat dalam menghasilkan data laporan keuangan. Keempat, tingkat kompleksitas tantangan pelaksanaan yang disiapkan untuk pelaksanaaan rekonsiliasi, dan banyaknya transaksi yang dilihat dari realisasi belanjanya. 

Terkait proses rekonsiliasi dalam Laporan Keuangan, pada awal 2018 Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan terobosan baru dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan secara aplikasi berbasis online melalui e-Rekon&LK generasi kedua. Pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan aplikasi e-Rekon&LK dapat diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun. Kemen PPPA berharap aplikasi e-Rekon&LK dapat mendukung proses rekonsiliasi agar dapat dilakukan semua satuan kerja secara mandiri, terciptanya single database , serta mempercepat proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 

“Kami ucapkan selamat serta apresiasi kepada seluruh Pengelola APBN, dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran pada Satker pusat dan dekonsentrasi. Kami mengapresiasi atas segala usaha, kerja keras serta dedikasi yang telah diberikan, sehingga Laporan Keuangan Kemen PPPA Tahun 2017 dapat meraih opini tertinggi dari BPK. Kami juga berharap seluruh peserta Pra-Penyusunan Laporan Keuangan Periode TA 2018 mampu mempertahankan apa yang telah kita raih ini, karena mempertahankan sesuatu yang telah diraih lebih sulit dibandingkan jika ketika meraihnya,” tutup Agus Wir.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (29)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (39)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (79)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (63)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (42)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…