KEBIRI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK, BERIKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN!

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 21 November 2018
  • Dibaca : 405 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KEBIRI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK, BERIKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN!

Siaran Pers Nomor: B-  234  /Set/Rokum/MP 01/11/2018

Manado, (21/11) – Kasus kekerasan seksual anak terus meningkat dan melibatkan lebih dari satu pelaku yang justru merupakan orang dikenal bahkan orang terdekat, seperti orangtua, guru, dan teman sebaya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak guna memberikan efek jera serta mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat.

“Setelah disahkan, UU tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bila terjadi kekerasan seksual maka pelaku akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi. Sosialisasi kepada APH dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku bukan hanya pidana pokok berupa penjara dan denda, tapi juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa pemberian kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi,” ujar Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi, Hasan pada Sosialisasi UU Perlindungan Anak di Kota Manado, Sulawesi Utara yang dihadiri oleh 135 peserta dari instansi/lembaga daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum (APH) dan forum anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Utara, Mieke Pangkong menyampaikan data menurut P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara, bahwa jumlah kasus kekerasan seksual anak pada 2017 mencapai 24 kasus, angka ini meningkat menjadi 34 kasus hingga November 2018. Proses pelaksanaan peraturan terkait Perlindungan Anak juga masih memiliki banyak kendala, baik dalam pendidikan serta minimnya informasi dan pengetahuan yang diakses dan diperoleh masyarakat. Untuk itu pemerintah melalui Dinas PPPA melakukan Sosialisasi Peraturan Kebiri dan Restitusi.

Selain itu, pada acara yang sama Kemen PPPA juga menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana yang menjelaskan tentang penyidik, penuntut umum untuk membantu korban mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan atas kerugian materiil atau imateriil yang diderita anak korban. Anak yang berhak mendapatkan restitusi yaitu anak berhadapan dengan hukum; anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual; anak korban pornografi; anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan orang; anak korban kekerasan fisik atau psikis; dan anak korban kejahatan seksual. 

“Adapun pihak yang dapat mengajukan restitusi yaitu anak korban, orangtua/wali anak korban atau ahli waris anak korban, orang yang diberi surat kuasa khusus. Pengajuan restitusi, harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita dan jumlah restitusi yang diminta. Tuntutan restitusi bisa diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui penyidik, penuntut umum atau LPSK, dan setelah putusan pengadilan yang harus dilakukan melalui LPSK,” ungkap Hasan.

Hasan berharap melalui sosialisasi ini, bila ada kasus kekerasan seksual anak, penyidik, penuntun umum di Provinsi Sulawesi Utara dapat membantu memberikan informasi kepada pihak korban tentang hak-haknya untuk mendapat restitusi, serta mengupayakan mengajukan tuntutan restitusi melalui pengadilan. 
 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                    e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 19 Juni 2019

70 Tahun Kerjasama Indonesia – Filipina : Perkuat Bidang Ekonomi, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (13)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Filipina ke - 121, dan peringatan hubungan…
Siaran Pers, Selasa, 18 Juni 2019

Ditolak DPR RI, Rencana Anggaran Kemen PPPA Tahun 2020 Perlu Dikaji Ulang (114)

Jakarta (18/6) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri Rapat Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2020…
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Gizi Seimbang (5)

Gizi Seimbang
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Bahaya Pornografi Anak (8)

Bahaya Pornografi Anak
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Obesitas (10)

Obesitas