DORONG PELAKSANAAN KEBIJAKAN SPPA DI SULAWESI UTARA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 23 November 2018
  • Dibaca : 1060 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

DORONG PELAKSANAAN KEBIJAKAN SPPA DI SULAWESI UTARA

Siaran Pers Nomor : B- 236 /Set/Rokum/MP 01/11/2018

Manado, (23/11) – Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang wajib diperhatikan hak tumbuh kembangnya. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, termasuk perlindungan saat berhadapan dengan hukum. Sesuai konvensi hak anak, pemerintah wajib melindungi anak khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

“Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bukan hanya dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, namun juga perlu dicari akar masalah penyebabnya, termasuk penanganan anak setelah diberikan pembinaan di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA), sehingga anak dapat diterima di lingkungan keluarga dan masyarakat,” ujar Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi, Hasan pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPPA, Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri 50 peserta dari OPD, aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pemerhati anak.

Acara koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan apakah kebijakan SPPA di Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik, sesuai amanat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA.

Berdasarkan Data dari Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, hingga November 2018, ada sekitar 2.111 anak yang dibina di LPKA. Data Balai pemasyarakatan (Bapas) Provinsi Sulawesi Utara melansir, bahwa terdapat 407 kasus ABH, 404 kasus diantaranya sudah terselesaikan, dan 3 (tiga) kasus masih dalam proses hukum, dari kasus yang ada, 27 kasus berhasil dilakukan diversi. Dari data yang ada tergambar kebijakan SPPA belum optimal dilakukan oleh APH dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan SPPA harus didukung bukan hanya melalui kebijakan namun juga dengan struktur yang meliputi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan prosedur berupa standar layanan oleh petugas untuk melayani ABH. 

Hasan menambahkan, bahwa SPPA juga harus melibatkan orangtua, masyarakat, khususnya tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, terutama terkait upaya diversi dalam menyelesaikan kasus anak di luar proses hukum. Sedangkan penyelesaian melalui masyarakat dilakukan dengan pendekatan restorative justice. Masyarakat juga perlu dilibatkan agar dapat menerima kehadiran ABH, karena anak pelaku sebenarnya merupakan korban dari lingkungan yang tidak peduli dengan mereka.

“Perlu adanya koordinasi yang baik antar lembaga lintas bidang dalam melaksanakan SPPA di Sulawesi Utara. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antara OPD dan APH dengan bersinergi membangun hubungan kerja terpadu untuk menyelesaikan masalah ABH,” Tutup Hasan.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (73)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (88)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (128)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.