KEMEN PPPA INGATKAN RAPERDA TERKAIT PEREMPUAN DAN ANAK HARUS SERTAKAN NASKAH AKADEMIK

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 24 November 2018
  • Dibaca : 260 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA 

PRESS RELEASE

KEMEN PPPA INGATKAN RAPERDA TERKAIT PEREMPUAN DAN ANAK HARUS SERTAKAN NASKAH AKADEMIK

Siaran Pers Nomor: B- 237/ Set/Rokum/MP 01/11/2018

 


JAKARTA (23/11) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima audiensi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kota Tomohon pada Jumat (23/11), kemarin. Pertemuan tersebut dalam rangka konsultasi draft rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait urusan perempuan dan anak yang tengah disusun oleh kedua daerah. DPRD Prov. Kalimantan Barat tengah merancang Peraturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sedangkan DPRD Kota Tomohon merancang Peraturan Perlindungan Anak.

Fatahillah, Ketua Panitia Ranperda DPRD Prov. Kalimantan Barat menyampaikan, rencana penyusunan Ranperda merupakan insiatif DPRD. Raperda dimaksudkan sebagai upaya preventif, agar kasus perceraian dan kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir di daerahnya. Fatahillah juga meminta masukan terkait rencana pembentukan Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Daerah (PKKD) sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah dalam pendampingan keluarga.

Hasil audiensi dengan DPRD Prov. Kalimantan Barat, Kemen PPPA mengusulkan untuk melakukan sinkronisasi naskah akademik dengan maksud dan tujuan Raperda. Banyak melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di daerah, serta mengusulkan agar kader Tim PKKD merupakan psikolog bersertifikat untuk dapat memberikan konseling keluarga.

Disamping itu, audiensi bersama Tim Pansus Raperda DPRD Kota Tomohon lebih banyak membahas mengenai upaya-upaya perlindungan anak. Raperda Perlindungan Anak yang sudah masuk tahap finalisasi ini rencananya akan ditetapkan minggu depan, namun masih menemui kendala terkait penekanan yang harus dicantumkan sehingga memerlukan masukan dari Kemen PPPA. Kemen PPPA terkait draft Ranperda yang disusun DPRD Kota Tomohon memberikan masukan agar menambahkan kata penyelenggaraan pada judul Ranperda, tidak perlu mengatur ketentuan pidana di dalamnya agar tidak berbenturan dengan peraturan di atasnya, namun lebih kepada perlindungan anak yang mencakup pencegahan dan penanganan. Serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, aspek pembagian sub urusan kelima dan keenam pada lampiran UU PEMDA yakni mengenai kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

"Kami sangat mengapresiasi terhadap langkah pencegahan yang direncanakan lewat kebijakan oleh DPRD Prov. Kalimantan Barat dan DPRD Kota Tomohon, dan mendorong percepatan Raperda tersebut. Kami mengusulkan agar seluruh draft Raperda dari tiap-tiap daerah dapat disertai dengan Naskah Akademik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 56 ayat (3) tentang Pembentukan Peraturan Daerah, bahwa suatu Raperda harus mencantumkan Naskah Akademik," ujar Titi Eko Rahayu, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA yang saat itu menerima audiensi.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510, 

e-mail : publikasi@kemenpppa.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 20 Februari 2019

Kemendag Revitalisasi Pasar Rakyat untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan (52)

akarta, 20 Februari 2019 - Kementerian Perdagangan berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan dengan melakukan program revitalisasi pasar rakyat.
Siaran Pers, Senin, 18 Februari 2019

PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ATLET ANAK DIVONIS BEBAS MURNI (225)

Samarinda (18/2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkomitmen mengawal kasus pencabulan terhadap anak yang berinisial R (16)…
Siaran Pers, Rabu, 20 Februari 2019

MENTERI PPPA DORONG PENGUATAN PUG DI K/L DAN PEMDA  (341)

Jakarta (19/02) – Dalam pembangunan, masih ada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) khususnya terhadap perempuan dan anak.
Siaran Pers, Jumat, 15 Februari 2019

PENTINGNYA KOMUNIKASI ORANG TUA DAN ANAK UNTUK HINDARKAN PAPARAN PORNOGRAFI (186)

Teknologi pada dasarnya bersifat netral layaknya mata pisau bagi para penggunanya, termasuk anak – anak.
Siaran Pers, Kamis, 14 Februari 2019

PERSIAPKAN CSW KE-63, ASIA-PASIFIK GELAR PERTEMUAN (141)

Bangkok (13/02) – Menyambut sidang Commision on the Status of Women atau CSW ke-63 yang akan digelar pada 11-22 Maret…