KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

AKTIVIS PATBM PEDULI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 02 Desember 2018
  • Dibaca : 133 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
 
PRESS RELEASE
 
AKTIVIS PATBM PEDULI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Siaran Pers Nomor: B- 245/Set/Rokum/MP 01/11/2018

PALEMBANG (30/11) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Peduli Anak Berhadapan dengan Hukum di Palembang. Tujuannya, meningkatkan rasa kepedulian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tergabung dalam gerakan PATBM untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan terkait isu anak berhadapan dengan hukum di wilayahnya.
 
“Data anak berhadapan dengan hukum di Sumatera Selatan hingga bulan Mei 2018 mencapai angka 136 kasus. Angka kekerasan terhadap anak memang perlu ditekan, dengan melibatkan PATBM. Saat ini terdapat 120 lebih kelompok PATBM yang berisi aktivis desa, telah terbentuk di Provinsi Sumatera Selatan. Lewat PATBM, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam melindungi anak, karena kunci perlindungan anak adalah semua harus peduli. Melalui pelatihan ini, aktivis PATBM dapat turut serta menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan membantu penanganan anak berhadapan dengan hukum di daerah ini,” ujar Susna Sudarti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.
 
Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dalam melindungi anak juga ditunjukkan melalui rencana meningkatkan jumlah PATBM di tiap tiap desa/kelurahan. PATBM dibentuk oleh Kemen PPPA sebagai gerakan pengembangan model perlindungan anak yang berbasis masyarakat sehingga memunculkan komitmen masyarakat untuk ikut melindungi anak. Hasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi menjelaskan karena luasnya wilayah, maka perlu dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang bisa menularkan upaya perlindungan anak di lingkungannya.
 
“Pemerintah berusaha memberikan perlindungan maksimal hingga kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui keterlibatan dan peran kader PATBM. Anak harus diintervensi sejak dini. Dilakukan pencegahan agar anak tidak melakukan tindak pidana. Disamping untuk mencegah anak menjadi korban, juga cegah anak tidak berkonflik dengan hukum. Jadi kami ingin melibatkan masyarakat, menyentuh keluarga-keluarga tetapi melalui PATBM,” jelas Hasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi yang menjadi salah satu narasumber pelatihan.
 
Kemen PPPA berusaha meningkatkan pemahaman kepada kader PATBM sekaligus juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya Diversi penyelesaian kasus anak serta membina anak di lingkungannya setelah dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebanyak 100 peserta yang berasal dari 5 kabupaten dan 10 desa/kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan ikut serta dalam pelatihan. Kegiatan berlangsung sejak 28 - 30 November 2018 ini ditargetkan akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.


                                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 13 Desember 2018

KALIMANTAN TENGAH,  PROVINSI PERTAMA SEMARAKKAN PHI KE-90 (9)

Palangka Raya, Kalimantan Tengah (13/12) – Mengawali serangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90, yang puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 22…
Siaran Pers, Selasa, 11 Desember 2018

PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH (33)

Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum karena saat ini terdapat beberapa permasalahan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Desember 2018

KETAHANAN KELUARGA WUJUD PERJUANGAN  KESEJAHTERAAN BANGSA  (64)

“Bagi para generasi penerus, semangat perjuangan peran perempuan yang telah dilakukan sejak 90 tahun yang lalu sangatlah penting untuk dipertahankan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Desember 2018

PENTINGNYA INOVASI DAN TEROBOSAN DEMI WUJUDKAN KLA (62)

Dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara, berkomitmen menuju Kabupaten / Kota Layak Anak…
Jabatan Pelaksana, Selasa, 11 Desember 2018

JABATAN PELAKSANA (67)

JABATAN PELAKSANA