SINERGI SELURUH PIHAK GUNA AKHIRI TINDAK PERDAGANGAN ORANG 

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 06 Desember 2018
  • Dibaca : 388 Kali
...

KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA 

PRESS RELEASE 

SINERGI SELURUH PIHAK GUNA AKHIRI TINDAK PERDAGANGAN ORANG 

Siaran Pers Nomor: B-251/Set/Rokum/MP 01/12/2018 


Kabupaten Belu, Atambua (6/12) – Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Atambua Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menjadi persoalan yang sangat serius. Beragam kasus TPPO yang terjadi diibaratkan seperti fenomena gunung es, terlihat kecil dipermukaan padahal dianggap praktek terselubung tersebut sudah lama terjadi dan mengemuka. Terlihat jelas komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan TPPO dari lengkapnya kerangka regulasi dan pelembagaan penanganannya di tingkat pusat dan daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri melalui instruksi No 183/373/Sj Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO telah memerintahkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dan mengalokasikan anggaran melalui APBD, khususnya untuk pemulangan korban TPPO. 

“TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, sebab pelakunya mengekploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam prakteknya TPPO itu melibatkan jaringan dan sindikat dengan modus-modus yang selalu berkembang, serta memanfaatkan kelemahan-kelamahan yang dimiliki aparat penegak hukum dan masyarakat. Untuk itu, kegiatan sosialisasi ini sebagai salah satu upaya  agar pemahaman semua pihak khususnya perempuan tentang kebijakan dan upaya serius pemerintah dalam pencegahan dan penanganan TPPO semakin meningkat,” ungkap Menteri Yohana saat menyapa peserta “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” di Kabupaten Belu, Atambua, Nusa Tenggara Timur. 
  
Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan mengungkapkan dari jumlah keseluruhan penduduk Belu yang mencapai 238 ribu jiwa, sebanyak 54 ribu diantaranya merupakan penduduk miskin. Mereka inilah yang berpotensi melakukan migrasi tidak aman sehingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. “Kami tidak hentinya melakukan upaya untuk memerangi dan memberantas TPPO dan saling bersinergi agar tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama semua pihak, seperti OPD, aparat penegak hukum, aparat desa, babinsa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, masyarakat serta kalangan media massa untuk mengatasi persoalan dari hulu sampai hilir sangatlah penting. Disamping itu, tak lupa juga kami melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dari para calon Pekerja Migran Indonesia, agar mereka tidak terperangkap kedalam TPPO. Sebab, jika mereka memiliki pengetahuan dan kualitas yang baik maka mereka akan terhindar dari perdagangan orang atau bekerja di luar negeri secara illegal,” ujar JT. Ose Luan. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu, Dr. Joice Manek menambahkan terkait data kasus TPPO di Kabupaten Belu hingga akhir Juli 2018 sebanyak 3 kasus mengemuka dan sudah ditangani. “Untuk menangani berbagai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kasus TPPO, sejak 2017 lalu kami telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu. Berbagai upaya terus kami lakukan untuk meminimalisir praktek perdagangan orang di Belu, melalui upaya sosialisasi/penerangan kepada masyarakat dengan memperkuat ketahanan keluarga,  dilakukan kerjasama lintas sektor terkait termasuk pihak LSM pemerhati masalah sosial kemanusiaan bersama masyarakat, yang dilakukan dimulai dari tingkat Desa Kelurahan hingga tingkat Kabupaten,” tambah Dr. Joice. 
  
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, fenomena TPPO masih belum terselesaikan karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah, serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait. Sedangkan dari sisi masyarakat, masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif dikalangan remaja, keinginan memperoleh uang secara cepat, serta pemahaman masyarakat tentang TPPO dan bahayanya juga masih kurang. Akibatnya masyarakat kurang waspada dan mudah tertipu oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk bekerja ke kota atau ke luar negeri. 

“Besar harapan agar kegiatan sosialisasi ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman antara pemangku kepentingan terkait di Belu, tentang apa itu TPPO, modus-modus, hukuman bagi pelaku, perlindungan, dan layanan bagi korban, serta apa yang harus dilakukan masyarakat jika melihat adanya dugaan TPPO. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus TPPO di Belu. Tahapan penting yang harus dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Belu adalah pembentukan GTPP - TPPO dan penyusunan Rencana Aksi Daerah guna memastikan ada target kinerja yang hendak dicapai dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting dan berpengaruh, mengingat Belu merupakan salah satu daerah asal dan transit TPPO,” tutup Menteri Yohana.  

 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (143)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (224)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (132)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (702)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (687)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…