LOMBOK BANGKIT UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 09 Desember 2018
  • Dibaca : 1049 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

LOMBOK BANGKIT UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK


Siaran Pers Nomor: B- 256/Set/Rokum/MP 01/12/2018

LOMBOK (7/12) - Juli dan Agustus 2018, gempa bumi mengguncang Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah meninggalkan trauma yang cukup mendalam bagi masyarakat Lombok. Terutama wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara sebagai pusat gempa. Selain berdampak di 7 Kabupaten/Kota, wilayah Lombok Utara menjadi daerah dengan tingkat kerusakan terparah mencapai 85 persen. Meski bantuan dari berbagai pihak untuk Lombok Utara sejak fase tanggap darurat dan transisi cukup banyak, namun kebutuhan untuk pengungsi masih sangat banyak.

 

Peran dunia usaha melalui program CSR sangat diperlukan untuk membantu memberikan kontribusinya guna meringankan beban perempuan dan anak di lokasi pengungsian. Dukungan CSR ini diharapkan pula dapat membantu proses pemulihan Lombok. Oleh sebab itu, Kemen PPPA membuka ruang diskusi bagi dunia usaha dengan masyarakat pengungsi untuk saling mendiskusikan kebutuhan dan dukungan yang bisa diberikan. Lombok Bangkit melalui sinergi lembaga profesi dan dunia usaha untuk pemulihan perempuan dan anak pasca gempa.

 

"Dalam rangka membantu pemulihan atas bencana yang terjadi, Kemen PPPA bekerjasama dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Partisipasi Publik untuk Urusan Perempuan dan Anak (PUSPA), menyelenggarakan Lombok Bangkit. Saya yakin dengan terlibatnya banyak pihak akan mempercepat Lombok pulih. Dalam kondisi bencana perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan jadi korban pun pada kondisi pasca bencana. Oleh karena itu sinergitas ini kita harap berkesinambungan agar membantu upaya pemulihan dengan memprioritaskan pada kelompok rentan, perempuan dan anak," ujar Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan yang hadir membuka kegiatan.

 

Menurut Indra, kegiatan Lombok Bangkit dapat menjadi dasar membangun sinergi lintas sektoral antara lembaga masyarakat, pemerintah, termasuk pula sinergi bersama lembaga profesi dan dunia usaha. Mengintegrasikan dukungan psikososial bagi pengungsi, pemberian layanan kesehatan, sosial, dan peningkatan dukungan ketangguhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Dukungan dan apresiasi juga diberikan oleh Bupat Kabupaten Lombok Barat atas bantuan kesekian kali dari Kemen PPPA. Pemerintahannya pun dinilai mengedepankan pelayanan bagi perempuan dan anak. Terlebih dalam kondisi pasca bencana.

 

"Di Lombok Utara perempuan dan anak sangat diperhatikan. Pelayanan ibu hamil misalnya, jadi salah satu fokus utama pemerintah. Berkaitan dengan perlindungan anak, akta kelahiran kami utamakan. Malam ini dilahirkan, besok paginya akta kelahiran harus sudah diberikan. Bahkan dalam kondisi pasca bencana gempa. Tidak boleh ada kebijakan yang berhenti gara-gara gempa. Bahkan saya yang turun memberikan akta kelahiran langsung ke rumah-rumah maupun posko pengungsian," ujar Bupati Kab. Lombok Utara, Najmul Akhyar.

Kegiatan ini diisi berbagai aktivasi diantaranya layanqn dan konseling oleh lembaga profesi, mini workshop, pameran atau gelar dagang UMKM, konser amal, sinergy matching (support dunia usaha-Kemen PPPA, hingga perlombaan anak. Disamping itu, kegiatan melibatkan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia,  Dokter Keluarga Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Junior Doctor Network Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Asosiasi Dosen Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Ikatan Konselor Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Forum Komunikasi Nasional PUSPA.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (64)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (49)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (108)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (143)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (106)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…