PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 11 Desember 2018
  • Dibaca : 1153 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH

    Siaran Pers Nomor: B-263/Set/Rokum/MP 01/12/2018

 

Jakarta (11/12) Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum karena saat ini terdapat beberapa permasalahan terkait dengan regulasi nasional. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dibentuklah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan salah satu anggota, sekaligus penerima Penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN.

Penghargaan tersebut merupakan pengakuan yang diberikan pada Kemen PPPA atas website JDIH yang sudah terintegrasi seperti di Kementerian/Lembaga lainnya, atas upaya yang telah dilakukan KemenPPPA  dalam menyebarluaskan informasi hukum, khususnya terkait perempuan dan anak melalui http://jdih.kemenpppa.go.id, seperti di Kementerian/Lembaga lainnya.

“Keberadaan regulasi kebijakan hukum yang responsif terhadap perempuan dan anak menjadi solusi penting dalam menghadapi berbagai tantangan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu pada “Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2018”.

JDIH merupakan pencarian dokumen dan basis data dokumen hukum yang mudah diakses, lengkap, akurat dan terpercaya. Tujuannya menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, serta mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Benny Riyanto mengatakan bahwa dua agenda penataan regulasi, yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, tidak mungkin berjalan dengan baik dan lancar apabila dokumen hukum yang dibutuhkan masih sulit dicari atau ditemukan kembali (retrieval). Oleh karenanya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan apresiasi melalui Pemberian Piagam Penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada 12 anggota JDIH yang telah berdedikasi dalam mengelola dan memajukan portal JDIH pada institusinya masing-masing.

"Penghargaan tersebut merupakan cambuk penyemangat bagi Kemen PPPA agar semakin bekerja keras bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi perempuan dan anak. Perbaikan cara kerja untuk kinerja yang terbaik tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak melalui peraturan perundang - undangan dan produk hukum lainnya yang responsif gender dan peduli hak anak. Kami akan terus berupaya memberikan layanan kepada publik yang membutuhkan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat,” tutup Titi Eko.

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (27)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (33)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (42)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (399)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (108)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…