PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 11 Desember 2018
  • Dibaca : 604 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH

    Siaran Pers Nomor: B-263/Set/Rokum/MP 01/12/2018

 

Jakarta (11/12) Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum karena saat ini terdapat beberapa permasalahan terkait dengan regulasi nasional. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dibentuklah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan salah satu anggota, sekaligus penerima Penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN.

Penghargaan tersebut merupakan pengakuan yang diberikan pada Kemen PPPA atas website JDIH yang sudah terintegrasi seperti di Kementerian/Lembaga lainnya, atas upaya yang telah dilakukan KemenPPPA  dalam menyebarluaskan informasi hukum, khususnya terkait perempuan dan anak melalui http://jdih.kemenpppa.go.id, seperti di Kementerian/Lembaga lainnya.

“Keberadaan regulasi kebijakan hukum yang responsif terhadap perempuan dan anak menjadi solusi penting dalam menghadapi berbagai tantangan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu pada “Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2018”.

JDIH merupakan pencarian dokumen dan basis data dokumen hukum yang mudah diakses, lengkap, akurat dan terpercaya. Tujuannya menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, serta mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Benny Riyanto mengatakan bahwa dua agenda penataan regulasi, yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, tidak mungkin berjalan dengan baik dan lancar apabila dokumen hukum yang dibutuhkan masih sulit dicari atau ditemukan kembali (retrieval). Oleh karenanya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan apresiasi melalui Pemberian Piagam Penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada 12 anggota JDIH yang telah berdedikasi dalam mengelola dan memajukan portal JDIH pada institusinya masing-masing.

"Penghargaan tersebut merupakan cambuk penyemangat bagi Kemen PPPA agar semakin bekerja keras bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi perempuan dan anak. Perbaikan cara kerja untuk kinerja yang terbaik tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak melalui peraturan perundang - undangan dan produk hukum lainnya yang responsif gender dan peduli hak anak. Kami akan terus berupaya memberikan layanan kepada publik yang membutuhkan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat,” tutup Titi Eko.

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 19 November 2019

Upaya Kemen PPPA dalam Memenuhi Hak Anak Melalui Informasi Layak Anak (12)

Jakarta (18/11) - Anak merupakan potensi yang penting sebagai generasi penerus bangsa dan akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk mendukung…
Siaran Pers, Sabtu, 16 November 2019

Mengenal Sosok Perempuan Pejuang Industri Rumahan di Kabupaten Kendal   (155)

Sejak 2016,  model pengembangan  industri rumahan (IR) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sudah dilaksanakan di…
Pengumuman, Jumat, 15 November 2019

RALAT PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI CPNS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 179 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (7625)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai…
Siaran Pers, Rabu, 13 November 2019

Kemen PPPA Dorong PUG di Berbagai Sektor (121)

Sebagai bentuk asistensi kepada Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020, Kemen PPPA melakukan kegiatan…
Siaran Pers, Jumat, 15 November 2019

Komitmen, Koordinasi dan Sinergi, Kunci Tingkatkan Replikasi IR di Daerah (185)

Pada 2019 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) telah…