ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 10 Januari 2019
  • Dibaca : 1361 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
MENTERI YOHANA:

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL

Siaran Pers Nomor: B-003/Set/Rokum/MP 01/1/2019

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama tahun 2018 mencapai 91%. Dalam rapat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2018 (8/1) berbagai isu terkini seputar perempuan dan anak juga disoroti anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir, seperti perdagangan orang, kekerasan perempuan dan anak, narkoba, prostitusi online yang melibatkan anak, hingga anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengatakan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 dijadikan basis bagi Kemen PPPA dalam menjalankan program di tahun anggaran selanjutnya. Hal ini agar melahirkan kegiatan dan program terobosan baru. Disamping itu, orientasi Kemen PPPA juga harus mengarah pada ketahanan keluarga agar mampu menjawab persoalan perempuan dan anak yang masih terjadi.

“Pertama, kami DPR mengapresiasi, apalagi melihat capaian 91%. Ini merupakan prestasi baik bagi Kemen PPPA. Tapi, namanya evaluasi, apa yang dikerjakan kemarin di masa selanjutnya harus lebih ditingkatkan. Kedua, dalam persoalan perempuan dan anak dalam konteks perlindungan belum jadi budaya bangsa.Khususnya dalam hal karakter menghargai perempuan dan anak. Apalagi sekarang tren angka perceraian juga semakin meningkat. Maka, orientasi program selanjutnya perlu fokus pada penguatan keluarga. Sebab memutus mata rantai masalah perempuan dan anak dimulai dari keluarga,” ujar Ali Taher.

Disisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengungkapkan keresahannya dengan anggaran yang diberikan untuk Kemen PPPA terbilang kecil dan trennya menurun sejak 3 tahun terakhir. Namun meski demikian, hal ini tidak menghalanginya untuk bekerja maksimal. Di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI, sejumlah capaian dipaparkan Menteri Yohana terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diantaranya, meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2018 sebanyak 190 Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui strategi PUG yang ditandai dengan hadirnya sekolah perempuan di beberapa daerah, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO (tindak pidana perdagangan orang).

“Anggaran Kemen PPPA di tahun 2018 adalah 507,9 Milyar atau diibaratkan hanya sebesar satu kabupaten/kota. Belum lagi di tahun ini anggaran kami dipotong menjadi 493,6 Milyar. Padahal, Kemen PPPA harus melindungi 126 juta perempuan dan 83 juta anak di seluruh Indonesia. Tentu hal ini cukup menjadi kendala. Dengan dana kecil, Kemen PPPA berusaha agar gaung perlindungan perempuan dan anak bisa terasa oleh masyarakat. Salah satu hal yang bisa kami banggakan adalah mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor kekerasan yang terjadi. Jaman dulu, masyarakat menganggap hal itu tabu bahkan untuk dibicarakan. Tugas kami ke depan adalah bagaimana menangani masalah yang sudah terlaporkan,” jelas Menteri Yohana.

Menurut Menteri Yohana, mendorong perlindungan perempuan dan anak menjadi sebuah budaya bukanlah hal mudah, sebab kesadaran masyarakat masih minim terutama laki-laki. Saat ini, Kemen PPPA sedang mendorong kampanye laki-laki untuk perempuan atau He for She yang ke depan akan lebih digodok.

“Selama ini, program yang dibuat sudah cukup banyak untuk perempuan dan anak. Padahal jika laki-laki belum sadar untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak, ke depan tetap saja sulit. Apalagi dari data, pelaku kekerasan mayoritas adalah laki-laki. Saya memiliki pemikiran terkait wacana usulan mengubah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Keluarga. Tentu, evaluasi kementerian ini perlu dikaji terlebih dulu. Harapannya agar semua bisa dijangkau, rehabilitasi sosialnya kepada semua, laki-laki, perempuan dan anak. Akhirnya keluarga kuat, negara kuat,” ujar Menteri Yohana.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510, e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (30)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (46)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (49)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (95)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman