KEMEN PPPA DORONG PENANGANAN BENCANA RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 22 Januari 2019
  • Dibaca : 1106 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KEMEN PPPA DORONG PENANGANAN BENCANA
RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor: B- 007 /Set/Rokum/MP.01/01/2019

Jakarta, (22/1) – Peristiwa bencana alam, meliputi gempa dan tsunami yang melanda Lombok, Palu, Banten, Lampung beberapa waktu lalu, mendorong Pemerintah untuk terus berupaya melakukan penguatan (mitigasi) penanggulangan bencana di Indonesia.

Upaya tersebut diantaranya mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (Sisnas-Perdimana) yang dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Perkembangan Penyelenggaraan Penanganan Bencana di Indonesia yang dihadiri 25 wakil Kementerian/Lembaga (K/L) di kantor Kemenko PMK, Jakarta, hari ini.

“Kemen PPPA telah ikut serta berupaya menangani bencana mulai dari tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi yang responsif gender dan responsif terhadap hak anak. Hal tersebut dilakukan dengan menyusun model penanganan dan rehabilitasi yang ramah perempuan dan anak, hal inilah yang dibutuhkan dalam konsep penanganan  terpadu. Misalnya membuat model rehabilitasi ekonomi bagi perempuan korban bencana, trauma healing, ruang ramah perempuan yang saat ini telah dibangun di kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala,” ungkap Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Perkembangan Penyelenggaraan Penanganan Bencana di Indonesia hari ini.

Pribudiarta mengungkapkan bahwa Kemen PPPA akan mengupayakan agar model dan pedoman yang telah dibuat tersebut sebagai hasil kerjasama dengan UNFPA dibawah koordinasi Sub Klaster Deputi Perlindungan Hak Perempuan, secepatnya dapat diintegrasikan ke dalam Perpres Sisnas Perdimana yang sedang disusun. Upaya lainnya yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan dan anak terkait waspada bencana dan cara menyelamatkan diri dari bencana, melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), desa-desa layak anak, sekolah ramah anak.

Pribudiarta juga menambahkan bahwa Relawan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) juga dapat ikut berperan dalam penanganan bencana di Indonesia.

“Hasil diskusi pada rakor hari ini, menggambarkan bahwa masih belum adanya sinergi antar K/L dalam penguatan penyelenggaraan atau mitigasi penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan koordinasi terarah  antar K/L terkait penanganan maupun mitigasi bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan wilayah ring of fire. Sesuai standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat, sinergitas K/L, TNI-Polri, Basarnas dan lainnya, bahwa setiap ada bencana kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat memimpin rakor siang tadi.

Namun Puan menegaskan, bahwa dalam hal tanggap darurat yang bertanggung jawab penuh adalah gubernur, bupati-walikota, dan pemerintah daerah karena yang paling tahu wilayah dan masyarakatnya adalah pemerintah daerah, Pemerintah pusat hanya akan membackup. Pada bidang mitigasi, perlunya sinergitas antarlembaga seperti BMKG, BIG, dan BMKG, Kementerian ESDM, agar bisa berbagi data dalam pencegahan untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana. Selain itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat akan kita tingkatkan. Kemensos, Kemendikbud, Basarnas dan K/L lain sudah membentuk dua program tersebut. Diantaranya yaitu 'goes to school' yang memberikan pendidikan pada anak di sekolah terkait waspada bencana.

“Selain K/L, pemerintah daerah juga diminta untuk berkomitmen bersama berperan dalam mitigasi bencana. Seperti tidak memberikan izin pembangunan untuk wilayah rawan bencana. Wilayah mana yang tidak boleh dibangun rumah dan lain-lain, sedang kita minta ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan data BMKG, Bappenas, Badan Geologi, agar pemda tidak memberikan izin kepada RT/RW di wilayah yang rawan bencana," tutup Puan.

PUBLIKASI DAN MEDIA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (5)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Kemen PPPA Kaji Ulang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kejar Masuk Prolegnas 2021 (45)

Memastikan penegakan hukum dan regulasi yang mengatur agar korban mendapat keadilan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, menjadi sangat penting bahkan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (33)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (104)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (101)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…