KEMEN PPPA DORONG PENANGANAN BENCANA RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 22 Januari 2019
  • Dibaca : 251 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KEMEN PPPA DORONG PENANGANAN BENCANA
RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor: B- 007 /Set/Rokum/MP.01/01/2019

Jakarta, (22/1) – Peristiwa bencana alam, meliputi gempa dan tsunami yang melanda Lombok, Palu, Banten, Lampung beberapa waktu lalu, mendorong Pemerintah untuk terus berupaya melakukan penguatan (mitigasi) penanggulangan bencana di Indonesia.

Upaya tersebut diantaranya mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (Sisnas-Perdimana) yang dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Perkembangan Penyelenggaraan Penanganan Bencana di Indonesia yang dihadiri 25 wakil Kementerian/Lembaga (K/L) di kantor Kemenko PMK, Jakarta, hari ini.

“Kemen PPPA telah ikut serta berupaya menangani bencana mulai dari tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi yang responsif gender dan responsif terhadap hak anak. Hal tersebut dilakukan dengan menyusun model penanganan dan rehabilitasi yang ramah perempuan dan anak, hal inilah yang dibutuhkan dalam konsep penanganan  terpadu. Misalnya membuat model rehabilitasi ekonomi bagi perempuan korban bencana, trauma healing, ruang ramah perempuan yang saat ini telah dibangun di kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala,” ungkap Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Perkembangan Penyelenggaraan Penanganan Bencana di Indonesia hari ini.

Pribudiarta mengungkapkan bahwa Kemen PPPA akan mengupayakan agar model dan pedoman yang telah dibuat tersebut sebagai hasil kerjasama dengan UNFPA dibawah koordinasi Sub Klaster Deputi Perlindungan Hak Perempuan, secepatnya dapat diintegrasikan ke dalam Perpres Sisnas Perdimana yang sedang disusun. Upaya lainnya yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan dan anak terkait waspada bencana dan cara menyelamatkan diri dari bencana, melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), desa-desa layak anak, sekolah ramah anak.

Pribudiarta juga menambahkan bahwa Relawan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) juga dapat ikut berperan dalam penanganan bencana di Indonesia.

“Hasil diskusi pada rakor hari ini, menggambarkan bahwa masih belum adanya sinergi antar K/L dalam penguatan penyelenggaraan atau mitigasi penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan koordinasi terarah  antar K/L terkait penanganan maupun mitigasi bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan wilayah ring of fire. Sesuai standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat, sinergitas K/L, TNI-Polri, Basarnas dan lainnya, bahwa setiap ada bencana kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat memimpin rakor siang tadi.

Namun Puan menegaskan, bahwa dalam hal tanggap darurat yang bertanggung jawab penuh adalah gubernur, bupati-walikota, dan pemerintah daerah karena yang paling tahu wilayah dan masyarakatnya adalah pemerintah daerah, Pemerintah pusat hanya akan membackup. Pada bidang mitigasi, perlunya sinergitas antarlembaga seperti BMKG, BIG, dan BMKG, Kementerian ESDM, agar bisa berbagi data dalam pencegahan untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana. Selain itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat akan kita tingkatkan. Kemensos, Kemendikbud, Basarnas dan K/L lain sudah membentuk dua program tersebut. Diantaranya yaitu 'goes to school' yang memberikan pendidikan pada anak di sekolah terkait waspada bencana.

“Selain K/L, pemerintah daerah juga diminta untuk berkomitmen bersama berperan dalam mitigasi bencana. Seperti tidak memberikan izin pembangunan untuk wilayah rawan bencana. Wilayah mana yang tidak boleh dibangun rumah dan lain-lain, sedang kita minta ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan data BMKG, Bappenas, Badan Geologi, agar pemda tidak memberikan izin kepada RT/RW di wilayah yang rawan bencana," tutup Puan.

PUBLIKASI DAN MEDIA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (142)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (98)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (681)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (667)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (781)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…