Perkuat Peran Tiga Tungku Guna Lindungi Perempuan dan Anak di Papua

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 27 Februari 2019
  • Dibaca : 1002 Kali
...

Foto: Pdt. Sianturi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) wilayah Papua, Pdt. Maury STh, Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Menteri PPPA, Yohana Yembise, dan Moderator, Laus. 

Perkuat Peran Tiga Tungku Guna Lindungi Perempuan dan Anak di Papua

Siaran Pers Nomor: B-029/Set/Rokum/MP 01/02/2019


Jayapura (27/2) – Sudah semestinya perempuan dan anak terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan. Namun kenyataannya, kondisi perempuan dan anak di Indonesia masih jauh dari harapan. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi seperti, kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual, menjadi faktor penghambat kontribusi mereka dalam pembangunan. 

“Dewasa kini, perempuan dan anak masih mengalami diskriminasi gender seperti, peminggiran atau kemiskinan (marjinalisasi), subordinasi, pelabelan (stereotype), kekerasan, dan beban ganda. Oleh karena itu, untuk menghapuskan permasalahan tersebut dibutukan sinergi dari seluruh pihak termasuk pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama dalam hal ini gereja,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, dalam Dialog bersama Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) wilayah Papua, di Jayapura, Rabu (27/2). 

Berdasarkan data laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2018, di Indonesia terdapat 10.078 kasus kekerasan baik fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan menurut data Komnas Perempuan, pada 2017 angka kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.227. Jumlah ini meningkat dibanding 2016 sebanyak 1.799 kasus kekerasan.

Pada kesempatan yang sama perwakilan PGI Wilayah Papua, Pdt. Siantury mengatakan, akan mengajak dan mengimbau seluruh gereja agar berperan aktif dalam upaya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Pengembangan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat akan diterapkan semaksimal mungkin, sehingga upaya pencegahan yang dilakukan dapat optimal sampai ke tingkat keluarga. 

Sementara itu, Ketua PGGP, Pdt. Maury STh mengatakan, di papua angka kekerasan terhadap perempuan dan anak memang cukup tinggi. Banyak faktor yang menyebakan hal tersebut salah satunya, kurangnya pendidikan dan kepahaman tentang menghargai perempuan dan anak. “Untuk itu perlu ada evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di papua khususnya. Agar kedepannya kita tahu apa langkah strategis yang diambil untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahan papua ini,” tambah Pdt. Maury.

Sejak 2016 Kemen PPPA telah melakukan langkah strategis untuk menanggulangi permasalahan perempuan dan anak. Kemen PPPA memiliki program/kegiatan unggulan yang disebut Three Ends atau tiga akhiri yakni, (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak,  (2) Akhiri perdagangan manusia, dan (3) Akhiri kesenjangan ekonomi. 

Menteri Yohana menambahkan, perempuan dan anak memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun bangsa ini. Oleh karenanya akses dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang pembangunan harus diberikan. Perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan kontrol terhadap proses pembangunan, agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

“Besar harapan agar kedepannya PGI, PGGP serta Tokoh Adat dapat menujukan kontribusinya dalam pelayan untuk melindungi kaum perempuan dari kekerasan dan memenuhi hak anak Indonesia. Sebab, kalau bukan kita siapa lagi yang akan melindungi mereka. Peran tiga tungku ini merupakan komitmen kita bersama, agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan,” tutup Menteri Yohana. 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (51)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (44)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (64)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (427)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (110)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…