KOLABORASI DAN KOMITMEN KUAT, KUNCI SUKSES PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 10 April 2019
  • Dibaca : 300 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KOLABORASI DAN KOMITMEN KUAT, KUNCI SUKSES PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG
    
Siaran Pers Nomor: B- 055 /Set/Rokum/MP 01/04/2019

Semarang (10/4) -  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya melakukan upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai strategi guna memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan. 

Meski telah melakukan berbagai advokasi, pelatihan bagi fasilitator, dan sosialisasi kepada berbagai pihak, namun sejumlah kendala yang masih dihadapi daerah mengemuka dalam diskusi Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Tahun 2019 di Kota Semarang. “Daerah menghadapi berbagai masalah dalam upaya percepatan PUG, yakni keterbatasan sumber daya manusia yang memahami PUG dan implementasinya, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, keterbatasan anggaran, mekanisme pendampingan dan pembinaan oleh pusat dan provinsi, serta perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah menyebabkan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bentuknya tidak sama. Hal inilah yang mengharuskan kita melihat kembali strategi yang perlu dilakukan dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan PUG di daerah,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni ketika menutup Rakortek tersebut.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pemberberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, One Widyawati mengatakan hal serupa. “Pemerintah Daerah telah berkomitmen melaksanakan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah sumber daya manusia atau fasilitator. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyusun Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender. Dalam mengatasi kurangnya jumlah fasilitator, Gubernur Jawa Timur berinisiatif untuk menggandeng Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi untuk melakukan pendampingan kepada kaum perempuan, utamanya di desa untuk berani berpartisipasi dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” katanya.

Sementara itu, dalam mengatasi kurangnya jumlah fasilitator, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nelly Tristiana mengatakan pihaknya telah membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi konsultasi penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) secara online melalui website, dan saat ini aplikasi tersebut sedang dikembangkan pada ponsel jenis android.

Berdasarkan evaluasi Kemen PPPA pada 2018, dari 309 wilayah di Indonesia, 32 provinsi dan 277 kabupaten/kota, baru 8 daerah yang berada pada tingkat Mentor, baik di provinsi maupun kabupaten. Tingkat Utama 8 provinsi dan 36 kabupaten/kota;  Madya 8 provinsi dan  75 kabupaten/kota;  sedangkan untuk Pratama 2 provinsi dan 44 kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pada 2019 Kemen PPPA harus mencermati kembali posisi dan situasi pelaksanaan PUG, serta meningkatkan kesiapan pelaksanaan PUG  sebagai bagian dari strategi pelaksanaan pembangunan yang akan terus berjalan sampai tahun 2024 dan seterusnya.

 “Ke depan, status kelembagaan daerah akan menjadi dasar bagi kami dalam melakukan fasilitasi agar lebih efektif mengingat sumber daya yang tersebar, baik manusia maupun dana. Hal yang tidak kalah penting dalam upaya menguatkan kelembagaan PUG adalah meningkatkan komitmen, membuat mekanisme pemantauan, membangun kolaborasi, jejaring, dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan media massa guna mendukung percepatan pelaksanaan PUG,” tutup Agustina Erni.

Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Tahun 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi, yakni:

1.    Seluruh provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil identifikasi status pelembagaan dan implementasi PUG yang dilakukan tahun 2018; 

2.    Peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk pemberdayaan perempuan akan mengacu pada rencana kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Kemen PPPA, dinas yang menangani PPPA provinsi dan kabupaten/kota; 

3.    Dalam mempercepat pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diperlukan komitmen dan keterlibatan yang lebih besar dari OPD penggerak, yaitu Bappeda, Biro Keuangan dan Inspektorat. Diperlukan mekanisme koordinasi dan advokasi yang lebih efektif untuk peningkatan komitmen mereka; 

4.    Telah disepakati bahwa pelaksanaan PUG akan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk itu diperlukan masukan dan peningkatan kapasitas jajaran Dinas PPPA untuk memahami SDGs dan strategi pelaksanaan PUG terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs; 

5.    Untuk mempercepat pelaksanaan PUG melalui PPRG pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan lebih banyak tim fasilitator dan pendamping di wilayah dengan melibatkan lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang bergerak di bidang terkait dengan PUG yang telah dilatih. Fasilitator yang telah dilatih oleh Kemen PPPA dan daerah dapat diaktifkan kembali melalui penyamaan kompetensi; 

6.    Diperlukan sertifikasi untuk para pelatih dan fasilitator mereka yang akan menjalankan fungsi pendampingan serta dalam melaksanakan PPRG; 

7.    Untuk memperkuat peran Dinas PPPA provinsi dalam pembinaan kepada Dinas PPPA kabupaten/kota, masih diperlukan dukungan dari Kemen PPPA untuk penguatan tim pembina dalam bentuk pelatihan dan pendampingan; 

8.    Diperlukan bentuk pendampingan bagi penggerak (driver) untuk memperkuat pelaksanaan PUG, khususnya untuk kabupaten/kota dengan menimba pengalaman dari daerah yang sudah lebih baik kinerjanya; 

9.    Untuk daerah yang sudah memperoleh peringkat Mentor akan melaksanakan analisis dampak pelaksanaan PUG pada pencapaian target pembangunan di daerah; 

10.    Pelibatan auditor (APIP) dalam verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah, baik provinsi, kabupaten/kota; 

11.    Perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh Kemen PPPA serta dinas yang membidangi PPPA di provinsi. 

12.    Provinsi mendorong inisiasi PPRG desa di setiap kabupaten/kota; 

13.    Peningkatan komitmen untuk penyusunan dan pemanfaatan data terpilah, dapat belajar dari Jawa Tengah atau daerah-daerah yang telah melaksanakan data terpadu; 

14.    Untuk tahun mendatang, peringkat pelembagaan PUG di tingkat provinsi akan memasukkan peringkat pelembagaan PUG kabupaten/kota dalam penilaiannya. Secara bertahap akan berlaku pula untuk peringkat pelembagaan PUG kabupaten/kota dimana PUG di tingkat desa akan diperhitungkan.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 25 Juni 2019

Menteri Yohana: Orang Dewasa Harusnya jadi Contoh Baik bagi Anak! (21)

Miris, pasangan suami istri berinisial E (25) dan L (25) pada pertengahan Bulan Ramadan kemarin diduga mempertontonkan aktivitas persenggamaan kepada…
Siaran Pers, Selasa, 25 Juni 2019

Desa Bebas Pornografi Anak, Upaya Selamatkan Masa Depan Anak (28)

Kab. Agam (25/06) – Informasi yang mengandung unsur pornografi melalui internet menjadi ancaman besar bagi anak
Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (51)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (33)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (21)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018