PELATIHAN PENANGANAN TPPO BAGI APH

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 02 Mei 2019
  • Dibaca : 2344 Kali
...

    Siaran Pers Nomor: B-074/Set/Rokum/MP 01/05/2019

 

Surabaya (26/05) Pada 26-28 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan selaku Sekretariat Gugus Tugas PP-TPPO, melaksanakan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bagi Aparat Penengak Hukum (APH) di Surabaya. Pelatihan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan APH dalam penanganan TPPO sesuai amanat UU PTPPO No. 21 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar APH dalam penanganan kasus TPPO.

Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari efektif, diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum/pendamping P2TP2A dari 26 kabupaten/kota di 10 provinsi yang memiliki kasus TPPO relatif tinggi.

APH adalah petugas layanan yang menjadi ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses penegakan hukum kasus TPPO, terutama terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan sebuah proses hukum sangat ditentukan pada kualitas pemahaman dan responsifitas APH terhadap korban. Melalui peningkatan pemahaman para APH tentang TPPO dari perspektif HAM dan gender serta seluruh peraturan perundangan-undangan yang terkait, para APH diharapkan mampu mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi korban perdagangan orang, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku TPPO.

“Komimen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan TPPO jika dilihat dari lengkapnya kerangka regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan,” ujar Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R. Danes.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, berturut-turut Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pelaksanaannya antara lain, PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 183/373/Sj Tahun 2016 yang memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk mengoptimalkan Gugus Tugas PP-TPPO di daerah dan mengalokasikan anggaran melalui APBD.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menjamin PMI terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan/kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 2018 disahkan pula PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, termasuk untuk perkara TPPO.

Selain itu, pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children.

Implementasi berbagai perundang-undangan dan kebijakan di atas dalam penegakan hukum kasus TPPO masih menjadi tantangan. Penegakan hukum kurang memberi efek jera bagi pelaku TPPO dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pemahaman teoritik APH tentang HAM, norma gender dan TPPO yang antara lain diatur dalam Palermo Statuta, CEDAW, Konvensi Hak Anak (CRC), UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, keterampilan APH dalam mengimplementasikan teori (perundang-undangan) masih beragam. Oleh karena itu, APH perlu mendapatkan ‘penyegaran’ dan peningkatan pemahaman teoretis dan keterampilan dalam menangani TPPO secara berkesinambungan.

Untuk itu, melalui kegiatan pelatihan ini Kemen PPPA merancang sebuah forum penyegaran untuk mendorong adanya intellectual clarity dan kesempatan mempraktekkan teori dari berbagai peraturan perundangan-undangan dan protokol terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang responsif gender dan berkeadilan.

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki persamaan persepsi terhadap nilai-nilai terkait perlindungan dan penanganan korban TPPO dan bersama-sama mencari langkah-langkah terobosan dalam penanganan penegakan hukum baik terhadap pelaku atau korban TPPO dengan mengacu pada semua peraturan perundang-undangan yang terkait.

Untuk itu, dalam pelatihan ini dihadirkan narasumber yang kompeten untuk menyampaikan materi pelatihan. Materi tersebut antara lain Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban TPPO serta Mekanisme pengajuan restitusi oleh Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, Pembuktian perkara TPPO di persidangan dengan memperhatikan, dan pertimbangan khusus mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum oleh Hakim Tinggi MA, Sudharmawatiningsih, dan Gambaran implementasi UU PTPPO dalam penyelesaian kasus TPPO hasil evaluasi Ombudsman disampaikan oleh Ninik Rahayu. Materi lainnya adalah TPPO sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Ketidakadilan Gender, Penyidikan dan Penuntutan Perkara TPPO dan pertimbangan-pertimbangan khusus yang patut diperhatikan, serta Analisa transaksi keuangan dalam pemberantasan kasus TPPO.

Beberapa langkah konkret dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum kasus TPPO ke depan, sebagai rekomendasi dari pelatihan ini adalah harmonisasi UU No. 21/20017 tentang PTPPO dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti tindak pidana terorisme dan narkotika. Selain itu, dibutuhkan aturan pelaksanaan dari UU PTPPO yaitu Petunjuk Teknis Kejaksaan Agung tentang mekanisme penyitaan harta/asset pelaku sebagai jaminan restitusi, serta Perma tentang petunjuk pelaksanaan pengajuan restitusi pada perkara TPPO yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

 

                                           PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                           e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

  www.kemenpppa.go.id

 

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (29)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (45)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (49)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (93)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman