Siap Siaga Bencana Dimulai Dari Keluarga

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 08 Mei 2019
  • Dibaca : 2331 Kali
...

Siap Siaga Bencana Dimulai Dari Keluarga

Siaran Pers Nomor: B-080/Set/Rokum/MP 01/05/2019

Jakarta (08/5) – Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi / berisiko tinggi / rawan terjadinya bencana. Mengapa? Karena secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera serta berada di lintasan garis khatulistiwa.

Jenis bencana yang terjadi di Indonesia sangat beragam, yang dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu bencana akibat faktor alam, misalnya banjir, tanah longsor, letusan gunung api, dan tsunami; serta bencana akibat ulah manusia, misalnya musibah industri, kegagalan teknologi, dan pencemaran lingkungan. Bencana alam dan lingkungan yang meningkat dari tahun ke tahun akibatnya menimbulkan kerugian materi, termasuk jatuhnya korban jiwa. Setiap terjadi bencana, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dan paling menderita. 

“Anak-anak belum bisa menyelamatkan diri sendiri sehingga peluang mereka untuk menjadi korban lebih besar. Perempuan dan anak korban bencana dapat mengalami trauma fisik dan psikis akibat kehilangan keluarga maupun situasi yang mengerikan, berisiko tidak terpenuhi hak-haknya, seperti pelayanan kesehatan, makanan yang bergizi, air bersih, sekolah, berisiko mengalami tindak kekerasan, dan perdagangan manusia ditambah pula dengan sifat bencana yang dapat datang kapan saja,” tutur Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar pada Sosialisasi Kesiapan Keluarga Menghadapi Bencana dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di Jakarta. 

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk di dalamnya anak korban bencana alam. Berdasarkan amanat tersebut, Kemen PPPA melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Situasi Darurat dan Pornografi pada 2017 telah menyusun modul Kesiapan Keluarga Menghadapi Bencana dan secara periodik menyelenggarakan kegiatan sosialiasi kepada masyarakat untuk menyiapkan keluarga dalam menghadapi bencana. 

 “Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi risiko terhadap anak dengan cara mempersiapkan anak dan keluarga dalam menghadapi bencana, mengingat keluarga merupakan wadah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga menjadi entitas yang perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan terkait bencana untuk melindungi anak. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat strategis untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA dalam menghadapi bencana melalui keluarga. Hal ini sebagai tindakan preventif yang diharapkan dapat memenuhi hak perempuan dan anak, serta melindungi mereka dalam situasi bencana,” tambah Nahar. 

Sementara itu, Kasubbdit Perencanaan Bencana Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Enny Supartini mengatakan perempuan dan anak berisiko meninggal 14 kali lebih besar daripada laki-laki dewasa pada saat bencana. “Perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban dalam bencana. Oleh sebab itu, untuk melindungi perempuan dan anak dalam keadaaan bencana pemerintah melalui BNPB menginisiasi gerakan #SrikandiSiagaBencana, dengan harapan agar perempuan dapat selalu siaga dalam keadaan darurat bencana. Sebagai Srikandi Siaga Bencana perempuan diajak untuk dapat meningkatkan kapasitas perlindungan dirinya sendiri agar kemudian mendidik keluarganya untuk selalu siap siaga bencana sebab pendidikan kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari keluarga,” tambah Enny. 

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2019 terdapat enam arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang siap siaga menghadapi bencana diantaranya, perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek-aspek pengurangan risiko bencana, pelibatan akademis dan pakar kebencanaan secara masif untuk dapat memprediksi ancaman dan dampak bencana, menjadikan Gubernur secara otomatis sebagai Komandan Satgas darurat pada saat bencana serta Pangdam dan Kapolda sebagai Wakil Komando Satgas, pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasis rekomendasi kepala BNPB, edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini terutama di daerah rawan bencana kepada sekolah dan masyarakat, serta melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan. 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (64)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (49)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (108)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (143)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (107)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…