Upaya Kab. Kepahiang Tingkatkan Angka Kepemilikan Akta Kelahiran

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 14 Mei 2019
  • Dibaca : 76 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-083/Set/Rokum/MP 01/05/2019

 

Kepahiang (14/5) – Sebagai upaya meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kepahiang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak bekerjasama dengan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Kepahiang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran (29/4) di Kabupaten Kepahiang.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Kepahiang, Burlian menjelaskan bahwa kewajiban negara memenuhi hak-hak anak dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, setiap anak berhak memiliki identitas akta kelahiran.

“Kepemilikan akta kelahiran membuktikan secara hukum keberadaan anak dalam suatu negara. Oleh karena itu, pencatatan akta kelahiran seharusnya dilakukan secara cepat sehingga terwujud masyarakat Kepahiang yang maju dan sejahtera. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong sinergisitas lintas sektoral dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran,” terang Burlian.

Plt. Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Kepahiang, Peryandi menyampaikan peningkatan angka kepemilikan akta kelahiran merupakan upaya Kab. Kepahiang untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. “Komitmen Kab. Kepahiang mencapai Kabupaten Layak Anak bertujuan membangun inisiatif pemkab pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kab. Kepahiang,” ujar Peryandi.

Di samping itu, Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Lies Rosdianty menjelaskan jika kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu indikator terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

 

“Sebagai bentuk komitmen meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran, Kemen PPPA bersama 7 kementerian lain membentuk nota kesepahaman tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak. Tujuannya agar ada sinergi antar instansi dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran,” jelas Lies Rosdianty.

Dalam rangka meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran di Kab. Kepahiang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kab. Kepahiang telah melakukan beberapa inovasi. Salah satu inovasinya adalah program 3 in 1, yaitu pembuatan akta kelahiran, KK, dan KIA secara bersamaan. Selain itu, Dukcapil Kab. Kepahiang juga telah melakukan jemput bola menggunakan mobil keliling.

Sosialisasi dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, diantaranya Dinas PPKBPPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kanwil Agama, organisasi masyarakat, Polres, organisasi perempuan, Forum Anak, Dinas Sosial dan PMD, Sekretariat Daerah, Camat, Dinas Kesehatan, Polsek, media, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai bentuk rencana tindak lanjut daerah, para peserta menyusun komitmen bersama mewujudkan kepemilikan akta kelahiran di Kab. Kepahiang sebesar 100% pada 2020.

  PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

   e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 17 Mei 2019

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Semua Pihak untuk Percepat Pengembangan Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) (91)

Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045, Deputi Bidang Tumbuh Kembang…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Komitmen Pemerintah Tekan Angka Kekerasan terhadap Perempuan (137)

Jakarta (16/5) – “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan rancangan…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Asa Keluarga Anak Penyandang Disabilitas (53)

Keluarga, utamanya orang tua sebagai unsur terdekat Anak Penyandang Disabilitas memiliki kewajiban dan tanggung jawab tinggi atas perlindungan mereka.
Siaran Pers, Rabu, 15 Mei 2019

Libatkan Perempuan dalam Program Sanitasi dan Air Bersih (83)

Buruknya sanitasi dan minimnya akses air bersih di Indonesia menjadi permasalahan nasional yang cukup meresahkan. Kaum perempuan menjadi kelompok yang…
Siaran Pers, Rabu, 15 Mei 2019

Pimpinan Ponpes Di Langkat Cabuli Belasan Santri, Kemen PPPA Kawal Kasus Hingga Tuntas (128)

Jakarta (14/5) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),