Libatkan Perempuan dalam Program Sanitasi dan Air Bersih

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 15 Mei 2019
  • Dibaca : 1875 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-087/Set/Rokum/MP 01/05/2019

Kota Palu, Sulawesi Tengah (15/5) – Buruknya sanitasi dan minimnya akses air bersih di Indonesia menjadi permasalahan nasional yang cukup meresahkan. Kaum perempuan menjadi kelompok yang berkepentingan dalam hal sanitasi dan air bersih karena merekalah yang aktivitas sehari-harinya paling dekat dengan dua hal itu, baik sebagai pengguna maupun penerima manfaat.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni dalam kegiatan Fasilitasi dan Sanitasi Air Bersih yang Responsif Gender di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlunya perempuan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi dan akses air bersih guna menyelesaikan berbagai masalah kesehatan perempuan dan anak, terutama yang diakibatkan oleh kedua hal tersebut.

 “Hingga 2017, cakupan nasional akses air minum layak adalah 72.2%, cakupan rumah tangga dengan jamban sendiri adalah 77.84%, dan jamban sendiri dengan septic tank 61,1%. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum layak dan tidak memiliki jamban,” jelas Agustina Erni.

Buruknya sanitasi dan minimnya akses air bersih berpengaruh terhadap daya saing nasional. Data menunjukkan Indonesia mengalami kerugian di bidang kesehatan sebesar 29,13 trilyun pada 2013. Kerugian ini berasal dari besarnya upaya dan program yang diperuntukkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang disebabkan kedua hal tersebut. Di sisi lain, penelitian World Health Organization (WHO) menunjukkan investasi sebesar USD 1 untuk perbaikan sanitasi dan akses terhadap air bersih memberikan imbal paling sedikit sebesar USD 8. Selain itu, studi WHO juga menyebutkan intervensi modifikasi sanitasi yang baik dapat menurunkan angka penyakit diare sebesar 94%.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir menyampaikan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini memerlukan kebijakan dan program sanitasi dan akses air bersih yang layak dan mudah, terutama untuk Kota Palu dan sekitarnya yang baru saja dilanda bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.


“Saat ini sanitasi dan akses air bersih memang menjadi tantangan bagi kami, terutama pasca bencana alam tahun lalu. Di daerah lokasi bencana dan hunian sementara, dua isu ini menjadi masalah besar terutama bagi perempuan, anak, lansia, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Kami berterima kasih kepada Kemen PPPA yang menyelenggarakan kegiatan ini di Sulawesi Tengah. Kami berharap bisa membuat progam khusus untuk Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang bencana yang mencakup seluruh bidang pembangunan secara komprehensif, termasuk di dalamnya isu sanitasi dan akses air bersih,” jelas Ihsan.
 

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 70 orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, organisasi pemerhati masalah kesehatan dan lingkungan, dan organisasi perempuan di Sulawesi Tengah.

                      
                                      PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                                           e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 24 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 91 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 43 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 72 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 87 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…