Kemen PPPA Membangun Anak dengan Road Map Pengasuhan Berbasis Hak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 20 Mei 2019
  • Dibaca : 2471 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-091/Set/Rokum/MP 01/05/2019

 

Jakarta (20/5) Inti dari pengasuhan anak adalah membangun kelekatan anak kepada orang tuanya dan membuat keterikatan para orang tua terhadap anak dengan berbasis hak anak. Anak sebagian besar hidup dengan orang tuanya, ada juga dengan keluarga pengganti dan sebagian juga hidup dalam pengasuhan alternatif baik pengasuhan sementara ataupun permanen. 

Melihat kondisi lokasi anak berada tersebut, maka dikelompokkan menjadi 9 lokasi, yaitu di keluarga, keluarga pengganti, sekolah umum/keagamaan, sekolah berasrama/asrama anak, komunitas/lembaga masyarakat, panti anak, tempat penitipan sementara, layanan kesehatan, bahkan di unit penegak hukum.

Namun ternyata kondisi pengasuhan anak masih memprihatinkan. Menurut Data Susenas Tahun 2015 Provinsi dengan Balita mendapatkan Pola Pengasuhan yang Tidak Layak angkanya di bawah 10 persen, dan berdasarkan penelitian Yayasan Sayang Tunas Cilik Tahun 2005 ada sekitar 500 ribu anak berada di panti asuhan. Hal lain ditemukan juga antara lain dibuang, diadopsi/pengangkatan anak, terjebak dalam pekerja anak, menjadi korban kekerasan dan korban trafficking. 

“Masih banyak anak mengalami pengasuhan yang tidak optimal dari para orang tua/para pengasuh yang seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan bakat sesuai minat, mencegah perkawinan di usia anak, bahkan memberikan pendidikan karakter. Hal tersebut sesuai dengan perintah Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N. Rosalin pada 17 Mei 2019 di Jakarta. 

“Diperlukan Road Map Pengasuhan Anak yang harus dibangun karena masih banyaknya kesenjangan yang terjadi. Road Map tersebut dimulai dari adanya bingkai nasional program dukungan pada keluarga dan parenting di beberapa Kementerian/Lembaga, termasuk cakupan program dan layanan yang meliputi 34 provinsi dan 517 kabupaten/kota, peningkatan kapasitas sumber daya terlatih, penerapan hukum terkait keterpisahan anak, pencabutan kuasa asuh, perebutan kuasa asuh, membangun regulasi operasional, penerapan sistem  pengasuhan anak, membangun standar layanan pengasuhan di Lembaga pengasuhan alternative, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi,” ujar perwakilan dari Yayasan Sayang Tunas Cilik, Tata Sudrajat.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi menambahkan bahwa Kemen PPPA sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan perlindungan anak telah mendapatkan mandat pengasuhan anak sejak 2016. Kemen PPPA  telah melakukan koordinasi dengan 12 kementerian/lembaga terkait pengasuhan anak dan harus segera menyususn Road Map Pengasuhan Anak yang sinergi pelaksanaanya terintegrasi dengan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga tertuang dalam program nasional di RPJMN 2020-2024 maupun RKP Tahunan.

“Ke depan, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan pengasuhan anak yang masih belum banyak diatur dalam regulasi nasional yang komprehensif dan terukur, baik dalam regulasi operasional setingkat menteri atau dalam Rancangan Undang-Undang Pengasuhan Anak. Hal tersebut dilakukan demi mengantarkan anak Indonesia dijamin dalam pengasuhan yang optimal berbasis hak anak menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045,” tutup Lenny.

  
                                       PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 12 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 16 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 32 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 71 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 83 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…