UU SPPA Upaya Lindungi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 26 Mei 2019
  • Dibaca : 1582 Kali
...

Banda Aceh (24/5) – Isu perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan program lintas bidang yang banyak melibatkan dinas/instansi vertikal terkait. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan baik sehingga tercipta keterpaduan, kerjasama, dan hubungan kerja yang baik antara semua pihak sehingga diharapkan SPPA dapat terlaksana dengan optimal.

“Selama ini kita masih berjalan sendiri-sendiri dengan permasalahannya tanpa dapat diatasi padahal dalam pelaksanaan UU SPPA yang optimal membutuhkan koordinasi dan kerjasama semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya persepsi yang sama di antara Aparat Penegak Hukum (APH), kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, dan sumber daya manusia yang profesional. Hal yang terpenting adalah komitmen yang tinggi untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA,” tutur Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Hasan dalam kegiatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Banda Aceh, Jumat (24/5).

Hasan menjelaskan tugas dan fungsi Kemen PPPA salah satunya mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. “Untuk daerah, kami memfasilitasi perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi. Untuk itu, kami memfasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan SPPA agar dapat dilaksanakan di daerah,” tambah Hasan.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, namun harus dimaknai secara luas akar permasalahan mengapa anak melakukan tindak pidana. Diperlukan pula upaya untuk mencegah anak tidak berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu nantinya Peraturan Gubernur ini akan memuat tentang kewajiban dinas dan masyarakat untuk melakukan upaya (1) Pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, dan (2) Penanganan ABH, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, maupun anak saksi.

“Peraturan Gubernur tentang SPPA merupakan wujud komitmen kuat dari dinas/instansi vertikal dan masyarakat untuk melindungi ABH, serta meminimalisasi terjadinya ABH secara berkelanjutan, terencana, dan terpadu. Peraturan Gubernur ini juga harus disesuaikan dengan kearifan lokal Aceh, misalnya dengan adanya lembaga khusus Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memperoleh perlakuan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya, serta memperoleh layanan yang dibutuhkan ABH,” tutup Hasan.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (58)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (29)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (15)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (13)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017
Siaran Pers, Minggu, 16 Februari 2020

Kemen PPPA Terjunkan Tim Dampingi Anak Korban Perundungan di Malang (132)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerjunkan tim untuk menindaklanjuti kasus perundungan yang menimpa pelajar SMPN 16 Malang,…