Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 31 Mei 2019
  • Dibaca : 769 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 099/Set/Rokum/MP 01/05/2019


Aimas (27/5) - Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang  Perlindungan Anak Pasal 1. Dalam hal ini Kabupaten Sorong berkomitmen untuk serius dalam pemenuhan hak anak khususnya pemberian Akta Kelahiran. Hal ini disampaikan oleh Bupati Sorong yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dalam acara Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Senin, 27 Mei 2019. Suroso menyampaikan mendukung penuh semua OPD dan Stake Holder lainnya untuk dapat bersinergi dalam pemenuhan hak anak khususnya kepemilikan akta kelahiran.

Komitmen Kabupaten Sorong disambut baik oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi anak Lies Rosdianty. Lies menyampaikan bahwa untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdukcapil sebagai pemilik tugas dan fungsi terkait akta kelahiran anak, semua pihak harus mengambil peran, baik pemerintah daerah dengan OPD-nya, LSM, pihak swasta, dan dunia usaha. Dengan demikian setiap permasalahan yang muncul dapat dengan mudah teratasi.

Selaras dengan Lies, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Yusephina mengakui bahwa keterlibatan semua sektor sangat diharapkan untuk membantu percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Sorong. Selain terkendala oleh kondisi geografis, Yusephina juga menyampaikan keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat proses pengurusan  akta kelahiran di Kabupaten Sorong.

Dengan dilakukanya kegiatan Sosialisasi ini diharapkan bisa memicu kesadaran semua sektor untuk terlibat aktif dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu peserta sosialisasi, Wahelmina mengatakan masyarakat kita kurang informasi terkait prosedur pengurusan akta kelahiran. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah tentang prosedur pengurusan akta kelahiran menjadi salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya persentease kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sorong. Oleh karena itu kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong siap membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang akta kelahiran melalui mobil perpustakaan keliling.

Di akhir acara Sosialisasi semua peserta sepakat membuat komitmen bersama untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sorong yang diucapkan secara bersama-sama dengan bunyi komitmen “Kami, Kabupaten Sorong berkomitmen untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran melalui kerja sama dengan lintas OPD terkait, untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran sebesar 70 persen pada tahun 2019”.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (6)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Kemen PPPA Kaji Ulang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kejar Masuk Prolegnas 2021 (45)

Memastikan penegakan hukum dan regulasi yang mengatur agar korban mendapat keadilan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, menjadi sangat penting bahkan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (33)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (104)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (104)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…