Press Release: Perubahan Menuju Kesetaraan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1110 Kali

PRESS RELEASE

 

Perubahan Menuju Kesetaraan

Siaran Pers Nomor:20/Humas KPP-PA/04/2015

 

Jakarta (15/4) - Semua masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki ataupun anak perempuan mempunyai hak dan peluang yang sama sebagai pelaku ataupun pemanfaat pembangunan di segala bidang. Begitulah semangat yang muncul dalam proses percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender  yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Semangat itu juga yang kental terasa dalam Seminar mengenai “Perubahan Menuju Kesetaraan” yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan GIZ melalui proyek SWR (Strengthening Women’s Rights).

“Jumlah penduduk perempuan dan anak hampir mencapai 80 persen dari total penduduk Indonesia, dan ini merupakan asset dan potensi bangsa yang bisa membantu upaya untuk menggerakkan pembangunan. Namun sayang, sebagian besar dari jumlah tersebut masih tertinggal sehingga perlu diberdayakan agar perempuan dapat lebih mandiri dan dapat menentukan pilihan sendiri,”tegas Menteri PP dan PA, Yohana Yembise saat membuka acara Seminar yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (15/4).

Yohana lalu menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan, ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan baik di kalangan orang dewasa, lansia, maupun anak berdampak pada adanya kesenjangan atas akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. “Pemasalahannya banyak aktor dan pemangku kepentingan pembangunan baik dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang masih menyamaratakan keberadaan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pandangan yang netral ini mengakibatkan kealpaan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang beragam,”paparnya.

Oleh karena itu, Yohana mengungkapkan bahwa KPP dan PA mengharapkan semua para pemangku kepentingan pembangunan baik dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesetaraan gender, dengan melihat kepada pengembangan wilayah yang lebih luas sesuai kebutuhan dan skala kepentingan prioritas. ”Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada GIZ melalui proyek SWR (Strengthening Women’s Rights) atas inisiasi dan dukungannya dalam penyelenggaraan seminar yang sangat strategis dan penting ini dalam proses percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender  dan perlindungan hak-hak perempuan,” ungkapnya.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (89)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (79)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…