Press Release: Konsistensi Pemimpin dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Dibutuhkan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1853 Kali

PRESS RELEASE

 

Konsistensi Pemimpin dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Dibutuhkan

Siaran Pers Nomor:18/Humas KPP-PA/04/2015

 

Pemerintah, masyrakat dan pihak swasta termasuk media, perempuan dan laki-laki harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, regional maupun internasional. “Membangun perspektif gender harus dengan etika dan kepemimpinan yang kuat, intergritas tinggi, kerja keras, akuntabel, berkeadilan serta anti diskriminasi dan kekerasan,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Yohana Yembise, pada Konferensi Perempuan Internasional ke-7 dengan tema Ethics and Leadership: Where Walking the Talk Matters di Nusa Dua, Bali (5/4).

Isu utama dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah perubahan pola pikir tentang peran laki-laki dan perempuan dari bias gender menjadi berkesetaraan gender. “Komunikasi efektif dan pendekatan sistematik sangat krusial. Peran kepemimpinan dan seni berkomunikasi dalam mewujudkan kesetaraan gender sangat penting,” kata Ibu Yohana dihadapan peserta konferensi.

Sebagai langkah hukum, Indonesia telah meratifikasi CEDAW, Convention on the Right of the Child (CRC)  dan berkomitmen untuk mengimplementasikan 12 area kritis dalam Beijing Platform. Antara lain, peran dan status perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan yang tercatat masih sesuai dengan target yang ditetapkan dalam MDGs. Sedangkan dalam bidang politik, anggota legislatif perempuan mengalami penurunan 1% dari 18% perempuan yang duduk sebagai anggota parlemen pada pemilihan umum 2009 yaitu menjadi 17% pada pemilu 2014.

Meskipun telah banyak kemajuan yang cukup besar dalam peningkatan status dan peran perempuan di tingkat nasional dan global, namun diakui masih banyak tantangan dan hambatan dibeberapa aspek. Kesetaraan gender di bidang ekonomi merupakan ekonomi yang cerdas dan perempuan, yang merupakan separuh dari jumlah penduduk Indonesia, mampu berkontribusi penuh dalam perkembangan setiap aspek ekonomi, baik di pemerintah maupun sebagai pengusaha. Perempuan merupakan aset potensial. Untuk itu, dibutuhkan upaya kuat dalam meningkatkan dan melindungi hak-hak perempuan terutama perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

“Melalui Konferensi Perempuan Internasional ini pemimpin perempuan dari berbagai bidang masyarakat seperti politik, seni, bisnis, media, dan akademisi menyatukan diri untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh perempuan lainnya, misalnya melek finansial, inovasi dan teknologi, meningkatkan kualitas hidup perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan kepemimpinan,” tandas Men PP dan PA.

Konferensi Perempuan Internasional ini berjalan selama 2 (dua) hari dari tanggal 5-6 April 2015. Adapun peserta berjumlah 250 terdiri dari pemimpin perempuan dari berbagai bidang seperti politik, seni, bisnis, media dan akademisi dari 26 berbagai negara. Konferensi kali ini juga menghadiri pembicara dari dalam dan luar negeri.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (23)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (36)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (74)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (60)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (38)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…