Utamakan Kepentingan Terbaik Perempuan dan Anak, Pertimbangkan Qanun Poligami

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 10 Juli 2019
  • Dibaca : 500 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-124/Set/Rokum/MP 01/07/2019

Jakarta (10/7) Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang di dalamnya mengatur ketentuan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang (poligami) harusnya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Pada dasarnya praktik poligami merugikan perempuan dan anak. Oleh karenanya, diperlukan aturan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga sesuai dengan hukum syariat di Aceh.

“Praktik poligami yang terjadi saat ini sangat merugikan perempuan dan anak. Adanya Perda yang mengatur ketentuan poligami dalam Hukum Keluarga tersebut secara otomatis menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Namun, hal tersebut justru membuka peluang terjadinya poligami dan akan semakin banyak kaum perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Ingat, kekerasan bukan hanya berbentuk fisik, tapi juga bagaimana permasalahan psikologis. Kita juga harus memahami perasaan seorang perempuan dan efek psikologis anak ketika suami atau bapaknya melakukan praktik poligami. Bukan hanya itu, banyak kepentingan perempuan dan anak yang tidak terpenuhi dan harus dipertimbangkan akibat praktik poligami,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

Rancangan Qanun tersebut muncul di kalangan masyarakat Aceh untuk mengatur, membina, dan melaksanakan hubungan keluarga yang mempunyai karakteristik tersendiri serta mendasarkan kepada hukum syariat Agama Islam, di mana poligami tidak dilarang. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh memang memiliki pandangan bahwa poligami ini sudah ada dan terjadi di masyarakat Aceh sehingga perlu diatur secara jelas dan tegas dengan tujuan memperketat dan mempersulit syarat- syarat agar tidak sembarangan dipenuhi.

Kendati demikian, Menteri Yohana menampik bahwa bagaimanapun aturan atau persyaratannya, praktik poligami tetap saja tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Menurut Menteri Yohana, sebuah rumah tangga yang baik tumbuh dari perkawinan seorang laki – laki dan seorang perempuan.

“Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, dalam Perda Aceh terkait Hukum Keluarga tersebut juga diperlukan aturan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga sesuai dengan hukum syariat di Aceh,” tutup Menteri Yohana.

 

                                           PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (58)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (29)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (15)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (13)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017
Siaran Pers, Minggu, 16 Februari 2020

Kemen PPPA Terjunkan Tim Dampingi Anak Korban Perundungan di Malang (132)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerjunkan tim untuk menindaklanjuti kasus perundungan yang menimpa pelajar SMPN 16 Malang,…