Menteri PPPA Kumpulkan Tokoh Agama Papua Bahas Isu Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 31 Juli 2019
  • Dibaca : 429 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-150/Set/Rokum/MP 01/07/2019

Jayapura (30/7) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengumpulkan para tokoh agama terkait peningkatan peran tokoh agama terhadap isu perempuan dan anak. Pertemuan yang baru dilakukan oleh Menteri Yohana ini, diharapkan mendorong sinergi dan keterlibatan aktif tokoh agama bersama pemerintah menuntaskan masalah perempuan dan anak. Terutama kasus kekerasan melalui pendekatan agama.

“Perempuan dan anak adalah aset berharga Tanah Papua. Jaga mereka, lindungi mereka, jangan ada yang menjadi korban kekerasan. Tidak perlu melihat jauh-jauh, perhatikan anak-anak disekitar saja dulu. Kalau tokoh agama perhatikan umat-umatnya,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Partisipasi Masyarakat, menyelengarakan Pertemuan Koordinasi Menteri PPPA dengan Tokoh Agama Papua di Jayapura (31/7). Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan, Deputi Bidang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra, serta 80 tokoh agama perwakilan 6 agama di Provinsi Papua (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu).

Menteri Yohana menjelaskan, pelibatan masyarakat termasuk tokoh agama dalam memperhatikan perempuan dan anak, bukan hanya komitmen pemerintah Indonesia, tetapi komitmen seluruh dunia, sehingga tidak ada alasan bagi para tokoh agama di Papua tak acuh. 

Dalam sesi dialog, para tokoh agama menyambut baik pertemuan koordinasi. Meski mereka berharap dapat berkontribusi lebih besar dengan melakukan langkah strategis.

“Sebagi tokoh agama, sedih dan terkadang bingung kasus menimpa perempuan dan anak di Papua, banyak. Kalau di Papua, peredaran minuman keras menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dan masalah. Saya berharap agar kita semua bisa memberikan kontribusi dan masukan apa yang mau kita kita capai dalam rangka melindungi perempuan dan anak di Papua,” ungkap Pendeta Matan Ayorbaba, Sekretaris Umum Persekutun Gereja-Gereja di Tanah Papua.

Menurut Deputi Bidang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra, menyatukan antara agama, adat dan pemerintah memang bukan pekerjaan mudah, tapi semua harus dilandaskan kepada kepentingan manusia. “Intinya adalah memanusiakan manusia,” tambah Ghafur Dharmaputra.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (25)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (37)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (78)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (60)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (39)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…