Menteri PPPA Kumpulkan Tokoh Agama Papua Bahas Isu Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 31 Juli 2019
  • Dibaca : 680 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-150/Set/Rokum/MP 01/07/2019

Jayapura (30/7) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengumpulkan para tokoh agama terkait peningkatan peran tokoh agama terhadap isu perempuan dan anak. Pertemuan yang baru dilakukan oleh Menteri Yohana ini, diharapkan mendorong sinergi dan keterlibatan aktif tokoh agama bersama pemerintah menuntaskan masalah perempuan dan anak. Terutama kasus kekerasan melalui pendekatan agama.

“Perempuan dan anak adalah aset berharga Tanah Papua. Jaga mereka, lindungi mereka, jangan ada yang menjadi korban kekerasan. Tidak perlu melihat jauh-jauh, perhatikan anak-anak disekitar saja dulu. Kalau tokoh agama perhatikan umat-umatnya,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Partisipasi Masyarakat, menyelengarakan Pertemuan Koordinasi Menteri PPPA dengan Tokoh Agama Papua di Jayapura (31/7). Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan, Deputi Bidang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra, serta 80 tokoh agama perwakilan 6 agama di Provinsi Papua (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu).

Menteri Yohana menjelaskan, pelibatan masyarakat termasuk tokoh agama dalam memperhatikan perempuan dan anak, bukan hanya komitmen pemerintah Indonesia, tetapi komitmen seluruh dunia, sehingga tidak ada alasan bagi para tokoh agama di Papua tak acuh. 

Dalam sesi dialog, para tokoh agama menyambut baik pertemuan koordinasi. Meski mereka berharap dapat berkontribusi lebih besar dengan melakukan langkah strategis.

“Sebagi tokoh agama, sedih dan terkadang bingung kasus menimpa perempuan dan anak di Papua, banyak. Kalau di Papua, peredaran minuman keras menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dan masalah. Saya berharap agar kita semua bisa memberikan kontribusi dan masukan apa yang mau kita kita capai dalam rangka melindungi perempuan dan anak di Papua,” ungkap Pendeta Matan Ayorbaba, Sekretaris Umum Persekutun Gereja-Gereja di Tanah Papua.

Menurut Deputi Bidang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra, menyatukan antara agama, adat dan pemerintah memang bukan pekerjaan mudah, tapi semua harus dilandaskan kepada kepentingan manusia. “Intinya adalah memanusiakan manusia,” tambah Ghafur Dharmaputra.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (39)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (31)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (88)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (120)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (95)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…