Bentuk Desa Bebas Pornografi Anak, Aparat Desa Ikut Lindungi Tumbuh Kembang Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 06 Agustus 2019
  • Dibaca : 778 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-158/Set/Rokum/MP 01/08/2019

Pangkalanbun (06/8) – Hasil asesmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama ECPAT Indonesia di 3 Desa/Kelurahan yaitu Kampung Maluang (Kalimantan Timur), Kelurahan Maccini Parang (Sulawesi Selatan), dan Kelurahan Nunhila (Nusa Tengara Timur) tahun 2018 menunjukkan, adanya kerentanan anak terpapar konten pornografi. Konten pornografi berasal dari akses langsung oleh anak, pengaruh teman sebaya maupun ajakan dan pengaruh orang dewasa. Hal ini menunjukaan pornografi menjadi ancaman serius yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.

     “Apabila terpapar pornografi, perkembangan psikis anak akan terganggu. Secara umum kondisi anak yang terpapar pornografi di Indonesia sudah memprihatinkan. Sebab, sekitar 65 % anak di Indonesia telah memiliki gawai, dengan catatan tahun 2016 per-hari ada sekitar 25.000 aktifitas penguduhan maupun pengunggahan konten pornografi anak di internet perhari berasal dari Indonesia. Maka bisa dibayangkan sangat banyak anak yang akan terancam tumbuh kembangnya akibat pornografi,” ujar Plt. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Sumbono.

Terkait hal tersebut, Kemen PPPA merasa perlu mendorong lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak sebagai wilayah atau model percontohan bagi daerah lain dalam membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi. Kali ini, Kemen PPPA bersama ECPAT Indonesia kembali menggelar Workshop Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak yang diadakan di Kabupaten Kotawaringin Barat (06/8).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A-P2KB) Kab. Kotawaringin Barat, Abdul Wahab menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan desa bebas pornografi di wilayahnya dan mengharapkan komitmen kepala desa dalam menjalankan sistem perlindungan anak tersebut bisa konsisten.

“Kami harapkan, melalui workshop ini terbuka pemikiran para perangkat desa atau kelurahan untuk mencegah pornografi pada anak. Minimal dalam sambutan atau pidato, mereka mengingatkan masyarakat tentang penggunaan smartphone dengan bijak,” terang Abdul Wahab.

Dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan perlindungan anak dari pornografi berbasis wilayah, komitmen tinggi aparat desa/kelurahan merupakan penyokong utama.

“Dalam membangun desa bebas pornografi anak, dibutuhkan peran aktif dan kemauan kepala desanya dulu, kuncinya disitu. Kalau programnya ada tapi kepala desanya tidak perduli ya susah. Karena yang menggerakkan desa itu ya kepala desanya. Untuk itu, kami harap kadesnya sadar dan berperan aktif,” jelas Abdul Wahab.

Kab. Kotawaringin Barat rencananya mengikutkan 2 Desa Pasir Panjang dan Desa Pangkalan Satu untuk dilibatkan dalam pembentukan desa bebas pornografi melalui pelatihan lanjutan dari Kemen PPPA. Pelatihan Pembentukan Desa Bebas Pornografi Anak bagi Kab. Kotawaringin akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2019, di Pangkalanbun. 

“Alasan kami memilih 2 desa tersebut untuk pendampingan dalam membentuk desa bebas pornografi anak, karena melihat antusias kepala desanya. Pemerintah daerah Kotawaraingin Barat melalui Dinas P3A-P2KB ingin mendorong mereka agar memiliki visi misi yang kuat dalam upaya perlindungan anak, serta menjadi percontohan bagi desa lain nantinya yang ada di Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Layak Anak,” tutup Abdul Wahab.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Buku, Selasa, 22 Oktober 2019

PENILAIAN DAN PEMETAAN TERHADAP  PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN SERTA  DAMPAKNYA PADA PENINGKATAN  SUMBER DAYA MANUSIA PAPUA   DI PAPUA  (11)

LAPORAN PENELITIAN PENILAIAN DAN PEMETAAN TERHADAP  PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN SERTA  DAMPAKNYA PADA PENINGKATAN  SUMBER DAYA MANUSIA PAPUA   DI PAPUA 
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA (51)

Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak,
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

Kemen PPPA Dorong Daerah Sinergi untuk Wujudkan RBRA (64)

Pemerintah Daerah berlomba-lomba meraih sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS (71)

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

Ingin Banyak Followers, Milenial Harus Jadi Kreator Konten Kreatif dan Edukatif (62)

Dunia maya tidak hanya menjadikan masyarakat, termasuk anak dan remaja sebagai konsumen, namun juga sebagai pencipta informasi layaknya konten kreator.