Press Release: Indonesia _ Timor Leste: Aliansi Kuat Dalam Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2286 Kali

PRESS RELEASE

INDONESIA – TIMOR LESTE:

ALIANSI KUAT DALAM MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

 

Bertempat di Dilli Convention Center – Timor Leste, (8/11), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA) memenuhi undangan dari Sekretaris Negara Timor Leste untuk menghadiri Puncak Perayaan Hari Nasional Perempuan Timor Leste yang ke 36 dengan tema “Say NO to Domestic Violence, Together We Work for National Development”. Perayaan yang dibuka oleh Wakil Ketua Parlemen yang menyampaikan sambutan dari Presiden Republik Timor Leste ini, dihadiri pula oleh Menteri Kehakiman yang mewakili Perdana Menteri Timor Leste dan juga wakil dari negara Australia, Brunei Darrusalam, Philipina dan Thailand.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pemberian penghargaan pada perempuan, laki-laki serta kementerian/lembaga pemerintah yang telah melakukan program pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu Kegiatan Hari Perempuan Nasional Timor Leste pun diramaikan dengan adanya pagelaran kesenian.

Menteri PP&PA dalam sambutannya pada Puncak Perayaan Hari Nasional Perempuan Timor Leste ini, mengungkapkan “Selaras dengan tema yang diangkat tahun ini, kekerasan terhadap perempuan merupakan tantangan utama bagi kita semua dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengupayakan pemberdayaan pada kaum perempuan. Data menunjukkan, setidaknya 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan. Bahkan penelitian terbaru mengungkapkan bahwa 2 dari 3 perempuan di negara-negara pasific telah mengalami kekerasan. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikologis korbannya namun juga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, karena kekerasan telah memangkas habis generasi yang produktif.”

“Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengupayakan agar kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dapat segera dihapuskan. Upaya ini diwujudkan dengan memformulasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta sesuai mandat kami untuk melindungi anak-anak maka kami pun turut memformulasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, terang Menteri PP&PA.

Tak hanya berhenti pada tataran legislatif saja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) pun telah mengadvokasi dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan yang tersebar di 30 Provinsi dan 90 Kabupaten/Kota untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia pun telah menggunakan 3 pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, yakni pendekatan dalam bentuk pencegahan, pelayanan dan juga pemberdayaan. Pada konsep pendekatan ini, Menteri PP&PA pun berbagi pengalaman dengan masyarakat Timor Leste bahwa Pemerintah Indonesia telah mengupayakan ketiga pendekatan tersebut dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di sistem Kepolisian Republik Indonesia.

Disamping itu, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak pun telah diupayakan dalam perencanaan jangka panjang pada pembangunan Indonesia dengan mengupayakan Anggaran responsif Gender yang diimplementasikan di 28 Kementerian/Lembaga dan 20 Provinsi, khususnya melalu Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender. Menteri PP&PA pun menambahkan, “Semua pilar pembangunan yakni Pemerintah , sektor swasta , dan masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi perempuan dan anak perempuan untuk memiliki akses dan partisipasi yang sama dalam pembangunan. Sejauh ini, saya mengucapkan selamat kepada Timor Leste yang telah bergabung dengan kekuatan dunia untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan ekonomi melalui Equal Futures Partnership ( EFP ) bersama-sama dengan 24 Negara dan 2 organisasi internasional. Equal Future Partnership adalah gerakan global yang diluncurkan di New York pada bulan September 2012 dengan 13 anggota pendiri , termasuk Indonesia . Hal ini bertujuan untuk menyediakan jaringan inklusif di antara para anggotanya , yang memiliki kerangka regulasi untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan mekanisme untuk mewujudkan kesetaraan gender”

Ketika menutup sambutannya, Menteri PP&PA pun menekankan keinginannya untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste yang telah dirintis sejak tahun lalu. ”Kami berharap ke depannya dapat terwujud lebih banyak lagi kegiatan yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.”

Menanggapi ragam keberhasilan dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Timor Leste pun turut menyampaikan ragam kemajuan dari pemberdayaan perempuan Timor Leste. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia dan Timor Leste mempunyai banyak persamaan seperti pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu disampaikan pula perlunya peran perempuan untuk ditingkatkan dalam pembangunan, tanpa peran perempuan cita-cita Timor Leste tidak akan tercapai. Seperti Indonesia, Timor Leste pun terus mengupayakan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan public crime dan mengupayakan untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance policy”.

Disamping menghadiri Perayaan Hari Nasional Perempuan,  Menteri PP dan PA juga melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan Gender Timor Leste. KPP-PA telah melakukan penandatanganan MoU dengan Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan Gender Timor Leste pada tahun 2012. Bidang kerjasama dalam kesepakatan tersebut antara lain adalah 1)Pengembangan kemampuan dan kapasitas kelembagaan, 2)Pengembangan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, dan 3) Pengarusutamaan gender dan penganggaran yang responsif gender serta melakukan pertemuan silaturrahmi dengan masyarakat Indonesia di Timor Leste. Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Menteri PP&PA pun melakukan kunjungan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta ke Yayasan Alola yang merupakan pusat pemberdayaan perempuan yang didirikan oleh istri dari Xanana Gusmao.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

PPT KTPA Bentuk Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak (48)

Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT KTPA) RSUD Beriman Balikpapan yang berdiri sejak Februari 2019 memberikan penanganan…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Teman Sebaya Dukung Sekolah Ramah Anak (58)

Teman Sebaya berperan besar dalam mendorong terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA).
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Ayo ke PUSPAGA, Demi Keluarga Berkualitas! (45)

Menjadi orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang lebih berat daripada menjadi orang tua di zaman dahulu.
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Komitmen Pimpinan Pusat Dan Daerah Pacu Pembangunan Pppa (67)

Kepulauan Seribu (19/09) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan Rapat Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Kab.Sleman Berlari Menuju KLA (86)

"Kabupaten Sleman hingga sekarang terus berlari menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)"