Press Release: Sinergitas Kebijakan Perlindungan Perempuan Hingga Ke Tahap Akar Rumput

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3225 Kali

PRESS RELEASE

SINERGITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

HINGGA KE TAHAP AKAR RUMPUT

 

Bertempat di Hotel Padjadjaran Suites – Bogor, Kamis (30/5), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perlindungan Perempuan (Ratek PP), guna mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan yang telah dilakukan daerah untuk  meningkatkan  upaya  koordinasi dan jejaring kerja, kelembagaan, sosialisasi, advokasi fasilitasi. pemantauan evaluasi dan pelaporannya. Untuk itulah tema yang diangkat di tahun 2013 ini berkenaan dengan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan perempuan untuk Mewujudkan Kesetaraan. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, melibatkan 120 peserta, yang terdiri dari 78 orang peserta daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan 42 orang peserta pusat (Kementerian/Lembaga terkait).

Pada Ratek PP 2013 ini, Sekretaris Kementerian PP & PA pun menekankan bahwa, “Upaya untuk  menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antar unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah termasuk lembaga swadaya masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan derah”.

Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai macam pihak mampu menciptakan iklim yang strategis dalam mewujudkan kebijakan perlindungan perempuan yang menyeluruh. Hal ini menjadi sangat mendesak, mengingat ragam permasalaan ketimpangan gender masih menghantui keseharian perempuan Indonesia di berbagai bidang pembangunan. Sampai saat ini perlindungan terhadap perempuan masih tetap diperlukan terutama dalam pemenuhan hak-haknya di berbagai bidang. Hak perempuan tersebut diantaranya adalah:

• hak personal (hak jaminan pribadi)

• hak legal (hak jaminan perlindungan hukum)

• hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan

• hak, ekonomi sosial dan budaya.

Perlindungan hak-hak kaum perempuan ini menjadi sangat penting, karena kaum perempuan acapkali mengalami ragam bentuk diskriminasi. Salah satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender yang dialami oleh  perempuan baik yang terjadi di wilayah domestik, maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan seksual, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersial, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, kekerasan dalam situasi bencana, kekerasan dalam konflik sosial. Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya perempuan mendapat perlakukan khusus dan perlindungan  dari  kekerasan yang berbasis gender guna terwujudnya  kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.

Oleh sebab itu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

• memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap perempuan yang mengalami tindakan diskriminasi dan kekerasan dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakkan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi dan kekerasan yang terjadi, melalui lembaga peradilan nasional dan melalui lembaga-lembaga negara lainnya;

• menjamin perempuan  untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi dan kekerasan;

• membela, mendukung dan mendorong setiap tindakan penghapusan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh siapapun baik perorangan, kelompok orang atau organisasi dan menjamin bahwa aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan tanggungjawab melindungi perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan;

• melakukan tindakan-tindakan yang efektif guna memperbaharui, mencabut atau membatalkan peraturan perundang-undangaan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

• mendorong dan meningkatkan komitmen daerah bagi terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan secara sistemis, komprehensif, bekesinambungan, dan terpadu ;

• mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan baik di pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan kinerja dalam upaya perlindungan perempuan.

“Melalui RATEK PP 2013 ini, kami berharap kami dapat memperoleh masukan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan daerah, serta solusi-solusi yang telah dan akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada, sehingga kita saling belajar dan berdiskusi bagaimana mencari solusi terbaik bagi terselenggaranya kebijakan program dan kegiatan  perlindungan perempuan yang optimal di daerah”, tutur Sekretaris Kementerian PP & PA.

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (48)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (57)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…