Jemput Bola (Jebol), Upaya Terobosan Tingkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran di Aceh

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 14 September 2019
  • Dibaca : 726 Kali
...

Aceh, (2/9) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menyelenggarakan Advokasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Aceh. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, dalam upaya pemenuhan hak sipil anak.

“Provinsi Aceh kami pilih menjadi lokus kegiatan ini karena berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada 2019, persentase kepemilikan akta kelahiran di Aceh hanya sebesar 84,4 persen atau belum mencapai target nasional yaitu 85 persen. Untuk itu Kemen PPPA melakukan berbagai upaya terobosan dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran melalui Jemput Bola (JEBOL),” ungkap Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Lies Rosdianty dalam sambutannya.

Di samping itu, Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Andi Kriarmoni menyampaikan bahwa diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 

“Beberapa perubahan yang ada pada UU tersebut antara lain yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis); penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun, semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi di tempat domisili penduduk; semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas (pola pelayanan jemput bola),” tutur Andi.

Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerjasama, Iskandar menyampaikan bahwa kepastian hukum sejak manusia dilahirkan adalah adanya akta kelahiran, yang menjadi dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang. 

“Saya harap kepada seluruh peserta baik dari OPD, camat, organisasi masyarakat, dan media agar duduk bersama untuk menindaklanjuti kegiatan ini, sehingga dapat mempercepat peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Aceh,” pungkas Iskandar.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                                                                     www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (27)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (25)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (75)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (104)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (88)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…