Kawal Amanah Presiden RI Putuskan Revisi Undang - Undang Perkawinan di DPR RI

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 09 September 2019
  • Dibaca : 471 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-190/Set/Rokum/MP 01/09/2019

Jakarta (9/09) Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mendorong agar Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk segera dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Hal tersebut diperkuat dengan dikirimnya Surat Presiden Nomor R-39/Pres/09/2019 tanggal 6 September 2019 hal Rancangan Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (RUU), Naskah RUU, dan Naskah Akademik RUU kepada DPR RI.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Desember 2018 terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan perempuan dan Surat Presiden kepada DPR RI perihal revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan putusan progresif dan kemenangan perjuangan pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya Surat Presiden ini, maka mendorong Kemenerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menyampaikan kepada masyarakat dan khususnya kepada DPR RI agar secepatnya mengesahkan revisi Undang - Undang Perkawinan,” tegas Menteri Yohana pada Konferensi Pers Standing Statement Kemen PPPA terkait Surat Presiden tentang Revisi Undang - Undang Perkawinan di Jakarta.

Dalam surat tersebut, Presiden RI menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Hukuman dan Hak Asasi Manusia untuk bersama – sama maupun sendiri – sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas Rancangan Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (RUU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Indonesia menempati posisi ke - 2 di ASEAN dan ke - 7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saat ini, Indonesia berada dalam kondisi Darurat Perkawinan Anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak dapat menghambat wajib belajar 12 tahun (pemenuhan hak anak atas pendidikan), gizi buruk pada anak yang dilahirkan dari seorang anak yang rahimnya masih rentan (kesehatan dan angka kematian ibu melahirkan), stunting, serta munculnya pekerja anak dan upah rendah (pemiskinan secara struktural). Keseluruhan dampak tersebut menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga capaian Sustainable Development Goals/SDGs target 5.3,” tutur Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga menegskan bahwa Pemerintah sepakat bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 19 tahun dan mengajak para awak media untuk ikut mendorong agar revisi Undang – Undang Perkawinan segera disahkan.

“Pemerintah secara tegas sepakat dan berharap bahwa revisi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun karena didasarkan pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengadilan Agama juga akan punya legitimasi dalam menetapkan dispensasi bagi perkawinan. Kami juga mengapresiasi dan mengajak para awak media agar ikut melakukan sosialisasi dan mendorong DPR RI agar segera mengesahkan revisi Undang - Undang Perkawinan menjadi undang – undang,” tutup Menteri Yohana.

Kemen PPPA telah melakukan beberapa upaya demi menekan angka perkawinan anak. Pada 2016-2018, Kemen PPPA bersama 18 Kementerian/Lembaga terkait dan 65 Lembaga Masyarakat menyusun Kebijakan PERPPU yang mendorong usia minimum perkawinan. Kemen PPPA juga menyusun Kebijakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan Perkawinan Anak, membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan melakukan Gerakan Bersama Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak di 11 Provinsi.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                                                                    DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                                          
Telp.& Fax (021) 3448510,    
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                                                                     www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 13 Desember 2019

Lindungi Pekerja Perempuan di Pasuruan, Kemen PPPA Hadirkan Rumah Perlindungan (44)

Setelah Kota Cilegon, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Pasuruan…
Siaran Pers, Jumat, 13 Desember 2019

Komitmen Indonesia Atasi Eksploitasi Seksual Anak secara Online di Tingkat Dunia (36)

Kekerasan dan eksploitasi anak secara online adalah kejahatan tingkat dunia yang menuntut respon dan tanggungjawab dunia untuk menyelesaikan isu ini…
Siaran Pers, Jumat, 13 Desember 2019

Kemen PPPA Dorong Industri Rumahan Jadi Ciri Khas di Cilegon (53)

Kemen PPPA melalui Deputi Perlindungan Hak Perempuan melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Rumahan (IR) di Kelurahan Bendungan
Siaran Pers, Jumat, 13 Desember 2019

Kemen PPPA Goes to School: Tekan Angka Kekerasan terhadap Anak, Ciptakan Sekolah Suasana Kekeluargaan (94)

Banyak cara untuk memberikan pemahaman, menasehati, dan melindungi anak dari kekerasan
Siaran Pers, Kamis, 12 Desember 2019

Saatnya Perempuan Penyandang Disabilitas Bangkit dan Aktif dalam Pembangunan (72)

Menutup rangkaian Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2019 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen…