Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 15 September 2019
  • Dibaca : 108 Kali
...

Padang, Sumatera Barat (12/9) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Provinsi Sumatera Barat. Acara tersebut diikuti 43 auditor yang berasal dari provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Sumatera Barat.

“Auditor sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran sentral dalam memastikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diimplementasikan dengan baik dalam program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Auditor bertugas sebagai filter terakhir pelaksanaan PUG, setelah rentetan kerja keras dalam advokasi dan asistensi PUG di ranah perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Dinas PPPA dan Bappeda,” ungkap Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Niken Kiswandari dalam sambutannya.

 

Nikan menuturkan bahwa saat ini Sumatera Barat memang memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) diatas rata-rata nasional, tetapi Sumatera Barat masih harus mengejar ketertinggalan IDG yang saat ini masih harus ditingkatkan terutama terkait isu, peran dan status perempuan dalam politik, dalam posisi manajerial dan dalam tenaga kerja” tambah Niken.

Di samping itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Besri Rahmad, mengatakan bahwa dari 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 9 diantaranya sudah mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Selain hal itu, Sumatera Barat juga memiliki MoU dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah untuk PUG. 

“Implikasi dari MoU ini menyebabkan program dan kebijakan responsif gender menjadi target output yang harus dicapai setiap kepala daerah di Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan  advokasi PUG tidak dilakukan sektor per sektor tetapi langsung seluruh sektor melalui kepala daerah masing-masing,” jelas Besri.

Besri menambahkan bahwa pelan tapi pasti, jumlah dan kualitas GAP dan GBS kami bertambah bahkan di OPD-OPD dan Kab/Kota yang sebelumnya belum menjadikan PUG sebagai prioritas strategi pelaksanaan pembangunan.

Pelatihan yang berlangsung pada 12-13 September 2019 ini menghasilkan rencana tindak lanjut dari masing-masing wakil instansi pengirim. Setelah sebelumnya peserta dikenalkan dengan materi gender, pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang  responsif gender, teknik telaah dan penjaminan mutu dokumen GAP dan GBS serta pelaksanaan program responsif gender di lapangan.


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA (16)

Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak,
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

Kemen PPPA Dorong Daerah Sinergi untuk Wujudkan RBRA (27)

Pemerintah Daerah berlomba-lomba meraih sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS (43)

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

Ingin Banyak Followers, Milenial Harus Jadi Kreator Konten Kreatif dan Edukatif (45)

Dunia maya tidak hanya menjadikan masyarakat, termasuk anak dan remaja sebagai konsumen, namun juga sebagai pencipta informasi layaknya konten kreator.
Siaran Pers, Jumat, 18 Oktober 2019

Papua New Guinea Belajar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dari Indonesia (64)

Jakarta (18/10) – ”Bicara tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan…