Jemput Bola, Tingkatkan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di NTT

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 22 September 2019
  • Dibaca : 140 Kali
...

Kupang, (17/9) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, menyelenggarakan kegiatan Advokasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, dalam upaya pemenuhan hak sipil anak, khususnya kepemilikan akta kelahiran anak.

“Provinsi NTT kami pilih menjadi lokus kegiatan ini karena berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada Agustus 2019, persentase kepemilikan akta kelahiran di Provinsi NTT masih 72,03 persen, jadi belum mencapai target nasional yaitu 85 persen. Untuk itu Kemen PPPA mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan berbagai upaya terobosan dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran antara lain melalui Jemput Bola (JEBOL),”  ungkap Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Lies Rosdianty.
 
Selain itu, Lies menambahkan bahwa pemerintah juga sudah mempermudah pengurusan akta kelahiran dengan adanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak dicatatkan dan mendapat kutipan akta kelahiran.

SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. Anak-anak yang tidak diketahui identitasnya, bisa menggunakan SPTJM untuk proses pencatatan dan kepemilikan akta kelahirannya.

Di samping itu, Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Kementerian Dalam Negeri, Sakaria, menyampaikan bahwa diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

“Beberapa perubahan yang ada pada UU tersebut antara lain yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis); penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting diubah menjadi di tempat domisili penduduk; pengurusan akta kelahiran yang semula aktif bagi masyarakat, sekarang diubah menjadi aktif bagi petugas melalui jemput bola”, tutur Sakaria.

“Berdasarkan data ringkasan kinerja NTT dalam pencapaian SDGs, peringkat tingkat pencatatan angka kelahiran Provinsi NTT berada di urutan ke-34 dari 34 provinsi. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian kita semua untuk meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta pelibatan lembaga masyarakat demi meningkatkan capaian pencatatan kelahiran tersebut,” tutur Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Idda Yuni Astuti.

Idda menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, maka akan dilakukan pertemuan koordinasi dalam bentuk FGD untuk menentukan langkah-langkah strategis mempercepat peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran di NTT.
 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA (15)

Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak,
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

Kemen PPPA Dorong Daerah Sinergi untuk Wujudkan RBRA (25)

Pemerintah Daerah berlomba-lomba meraih sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS (43)

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

Ingin Banyak Followers, Milenial Harus Jadi Kreator Konten Kreatif dan Edukatif (45)

Dunia maya tidak hanya menjadikan masyarakat, termasuk anak dan remaja sebagai konsumen, namun juga sebagai pencipta informasi layaknya konten kreator.
Siaran Pers, Jumat, 18 Oktober 2019

Papua New Guinea Belajar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dari Indonesia (64)

Jakarta (18/10) – ”Bicara tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan…