Darurat Gempa Maluku, Posko Tanggap Siapkan Data Terpilah Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 07 Oktober 2019
  • Dibaca : 1037 Kali
...

    Siaran Pers Nomor: B-232/Set/Rokum/MP 01/10/2019

 

Maluku (7/10) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan bantuan spesifik bagi anak korban bencana gempa alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Maluku pada 26 September 2019 lalu. Bantuan diantaranya berupa susu Ultra High Temperature (UHT), biskuit bayi, buku bacaan, alat permainan, dan lain – lain.

Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,8 SR mengakibatkan berbagai kerugian, mulai dari bangunan fisik, harta benda, luka - luka, hingga korban jiwa, tidak terkecuali perempuan dan anak yang seringkali menjadi kelompok rentan dalam situasi darurat.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti dalam kunjungannya ke Maluku mengapresiasi koordinasi yang dilakukan di posko yang telah membuat data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, misalnya jumlah ibu hamil dan menyusui, dan jumlah anak di wilayah pengungsian.

“Kami berharap agar pelaksanaan klaster pengungsian dan perlindungan ke depan bisa melibatkan Dinas PPPA karena perempuan dan anak memiliki kebutuhan dasar dan spesifik serta penanganan yang berbeda berdasarkan peran-peran gender maupun kodratnya,” tutur Ciput.

Ciput menambahkan Dinas PPPA memiliki mandat untuk memastikan keadilan gender terpenuhi, terlaksananya pencegahan kekerasan berbasis gender selama proses tanggap darurat hingga rehabilitasi, dan memberikan dukungan psikososial untuk trauma healing bagi perempuan dan anak.

Pemberian bantuan dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Maluku Tengah di Kecamatan Salahutu, Posko Talehutu, dan Posko Pusat Kab. Seram Bagian Barat yang selanjutnya akan disalurkan ke desa - desa di sekitar kabupaten dan kecamatan tersebut. Didampingi Kepala Dinas PPPA Prov. Maluku dan Forum Anak Prov. Maluku "Ambon Manise", bantuan diterima Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, dan Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo.

Mengingat kondisi yang belum pulih, Gubernur Prov. Maluku menetapkan masa tanggap darurat hingga 9 Oktober 2019, namun akan diperpanjang hingga 14 Oktober 2019. Masa tanggap darurat tersebut diperpanjang karena berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini masih terus terjadi gempa hingga lebih dari seribu kali. Wilayah paling terdampak dari bencana ini adalah Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, dan Kab. Seram Bagian Barat. Di Kota Ambon, kondisi sudah kondusif dan aktivitas seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah kembali dilakukan.

“Catatan kami, pemerintah daerah perlu memperkuat pencatatan dan pelaporan data terpilah di setiap wilayah yang terdampak bencana dan memetakan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mendirikan sekolah darurat, melakukan trauma healing, dan sosialisasi agar pengungsi kembali ke rumah yang tidak terdampak bencana. Semoga di tengah banyaknya bencana yang terjadi di negeri ini, kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan pemenuhan serta perlindungan hak anak dapat terpenuhi,” tutup Ciput.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                            e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                                                                     www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 3 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 79 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 56 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 84 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…