Darurat Gempa Maluku, Posko Tanggap Siapkan Data Terpilah Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 07 Oktober 2019
  • Dibaca : 93 Kali
...

    Siaran Pers Nomor: B-232/Set/Rokum/MP 01/10/2019

 

Maluku (7/10) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan bantuan spesifik bagi anak korban bencana gempa alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Maluku pada 26 September 2019 lalu. Bantuan diantaranya berupa susu Ultra High Temperature (UHT), biskuit bayi, buku bacaan, alat permainan, dan lain – lain.

Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,8 SR mengakibatkan berbagai kerugian, mulai dari bangunan fisik, harta benda, luka - luka, hingga korban jiwa, tidak terkecuali perempuan dan anak yang seringkali menjadi kelompok rentan dalam situasi darurat.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti dalam kunjungannya ke Maluku mengapresiasi koordinasi yang dilakukan di posko yang telah membuat data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, misalnya jumlah ibu hamil dan menyusui, dan jumlah anak di wilayah pengungsian.

“Kami berharap agar pelaksanaan klaster pengungsian dan perlindungan ke depan bisa melibatkan Dinas PPPA karena perempuan dan anak memiliki kebutuhan dasar dan spesifik serta penanganan yang berbeda berdasarkan peran-peran gender maupun kodratnya,” tutur Ciput.

Ciput menambahkan Dinas PPPA memiliki mandat untuk memastikan keadilan gender terpenuhi, terlaksananya pencegahan kekerasan berbasis gender selama proses tanggap darurat hingga rehabilitasi, dan memberikan dukungan psikososial untuk trauma healing bagi perempuan dan anak.

Pemberian bantuan dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Maluku Tengah di Kecamatan Salahutu, Posko Talehutu, dan Posko Pusat Kab. Seram Bagian Barat yang selanjutnya akan disalurkan ke desa - desa di sekitar kabupaten dan kecamatan tersebut. Didampingi Kepala Dinas PPPA Prov. Maluku dan Forum Anak Prov. Maluku "Ambon Manise", bantuan diterima Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, dan Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo.

Mengingat kondisi yang belum pulih, Gubernur Prov. Maluku menetapkan masa tanggap darurat hingga 9 Oktober 2019, namun akan diperpanjang hingga 14 Oktober 2019. Masa tanggap darurat tersebut diperpanjang karena berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini masih terus terjadi gempa hingga lebih dari seribu kali. Wilayah paling terdampak dari bencana ini adalah Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, dan Kab. Seram Bagian Barat. Di Kota Ambon, kondisi sudah kondusif dan aktivitas seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah kembali dilakukan.

“Catatan kami, pemerintah daerah perlu memperkuat pencatatan dan pelaporan data terpilah di setiap wilayah yang terdampak bencana dan memetakan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mendirikan sekolah darurat, melakukan trauma healing, dan sosialisasi agar pengungsi kembali ke rumah yang tidak terdampak bencana. Semoga di tengah banyaknya bencana yang terjadi di negeri ini, kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan pemenuhan serta perlindungan hak anak dapat terpenuhi,” tutup Ciput.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                            e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                                                                     www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA (16)

Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak,
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

Kemen PPPA Dorong Daerah Sinergi untuk Wujudkan RBRA (26)

Pemerintah Daerah berlomba-lomba meraih sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS (43)

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

Ingin Banyak Followers, Milenial Harus Jadi Kreator Konten Kreatif dan Edukatif (45)

Dunia maya tidak hanya menjadikan masyarakat, termasuk anak dan remaja sebagai konsumen, namun juga sebagai pencipta informasi layaknya konten kreator.
Siaran Pers, Jumat, 18 Oktober 2019

Papua New Guinea Belajar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dari Indonesia (64)

Jakarta (18/10) – ”Bicara tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan…