Sinergi Masyarakat Perkuat Kesejahteraan Perempuan dan Anak 

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 10 Oktober 2019
  • Dibaca : 917 Kali
...

Pangkal Pinang (8/10) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarkan Sosialisasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten/Kota di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Sosialisasi ini bertujuan untuk menggalang partisipasi seluruh pihak dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. 

 “Kami yakin, berat dan kompleksnya persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini dapat ditangani melalui sinergi partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat. Di antaranya  yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan media massa dalam pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia,” ungkap Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Sri Prihantini L. Wijayanti dalam sambutannya.

Sri Prihantini menjelaskan bahwa Provinsi Bangka Belitung memiliki berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak. Di antaranya adalah kekerasan terhadap anak oleh oknum aparat penegak hukum, pornografi yang dilakukan seorang fotografer, serta beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan dan kekerasan seksual.

“Di samping itu, tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik juga tergolong rendah, yaitu sebesar 11.16% jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif provinsi. Angka tersebut jelas sekali masih dibawah batas minimum keterwakilan perempuan dalam politik yaitu 30%. Minimnya persentase ini, disebabkan karena masih kentalnya anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki dan bersifat maskulin. Selain itu, perempuan juga masih dianggap tidak memiliki kemampuan dalam bidang politik, serta kurangnya minat dari kaum perempuan itu sendiri,” terang Sri Prihantini.

Sejak 2015, Kemen PPPA telah memprakarsai PUSPA yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Cara mengukur kesejahteraan tersebut dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPM dapat dilihat dari 3 (tiga) variabel yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Prov. Bangka Belitung sendiri memiliki persentase IPM sebesar 69%.

“Hal inilah yang mendorong kami melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Forum PUSPA Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung. Kami harap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman terkait kebijakan Kemen PPPA dalam partisipasi masyarakat serta membangun sinergi antara unit kerja PPPA daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa. Demi percepatan dan efektifitas dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia,” pungkas Sri Prihantini.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                                                                     www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (29)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (27)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (76)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (108)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (90)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…